WIDYAWATI, WIDYAWATI (2021) TATA KELOLA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM MEWUJUDKAN KETERTIBAN UMUM SELAMA PANDEMI COVID-19. [Experiment]

Text WIDYAWATI_17520102.pdf Download (4MB)

Abstract

Tata kelola merupakan bentuk kegiatan yang memuat serangkaian keputusan dan proses yang dijalankan sesuai kebijakan/keputusan yang ditetapkan dengan memperhatikan kepentingan publik. Dalam menertibkan Pedagang Kaki Lima (PKL) dan masyarakat di alun-alun Klaten, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)berlandasan pada Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 tahun 2018 tentang penetapan lokasi PKL dan Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 tahun 2020 tentang penerapandisiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona virus disease 2019 (Covid-19) serta perkembangan kebijakanPemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) agar tercipta masyarakatyang tertib pada aturan. Meskipun begitu, masih ada pelanggaran terhadap kebijakan seperti ketentuan waktu berdagang dan pelanggaran protokol kesehatan yangdilakukan pedagang dan masyarakat. Oleh karena itu, untuk mencapai tujuannyaSatpol PP memerlukan penerapan tata kelola pemerintahan yang baik agar bisa menertibkan pedagang dan masyarakat yang melanggar peraturan tersebut. Makadari itu rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tata kelola SatpolPP Kabupaten Klaten dalam mewujudkan ketertiban umum. Penelitian ini dilakukan dengan metode kualitatif deskriptif dengan teknikpurposive. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi dan dokumentasi, sedangkan teknik analisis data dilakukan dengan mengumpulkan data,memilih data, menyajikan data, serta menarik kesimpulan dan saran. Hasil dari penelitian diketahui apabila Satpol PP sudah mampu menjalankantata kelola yang baik berdasarkan pada kebijakan dan pengambilan keputusan yangmemperhatikan kepentingan masyarakat. Satpol PP berpatisipasi dalammenyelenggarakan pembinaan dan operasi penertiban. Satpol PP juga memberikaninformasi yang benar terkait prosedur penilangan dan memberikan publikasi kegiatan melalui website agar bisa diakses secara transparan. Dalam penegakan aturan,seluruh pelaksanaan kegiatan dilakukan dengan berlandaskan pada kebijakan baik itupembinaan maupun pada tahap penyitaan barang bukti akibat melanggar ketertiban.Respon yang diberikan anggota Pol PP untuk menciptakan ketertiban dilakukan dengan melakukan patroli untuk memberikan himbauan-himbauan supaya pedagangdan masyarakat mematuhi kebijakan pembatasan yang berlaku dan segera memberikan tanggapan terkait aduan dari masyarakat. Bentuk akuntabilitas yangdiberikan yaitu dengan memberikan pembinaan dan penertiban sesuai prosedurdengan tetap mempertimbangkan kondisi saat berada dilapangan.

Actions (login required)

View Item