Putera Perdana, S.IP., M.I.P (2020) KONTRADIKSI UANG ILMIAH MASUK DESA. Masters thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".
Text
TESIS PUTERA PERDANA 2020.pdf Download (654kB) |
Abstract
Dana desa dan Alokasi Dana Desa serta sumber pendapatana lain yang disebutkan dalam pasal 72 UU Desa selain menjadi angin segar untuk desa, timbul masalah baru karena teknokrat tidak menginginkan UU Desa ini. Permasalahan itu sendiri terjadi karena uang-uang yang masuk ke desa direduksi menjadi uang ilmiah masuk desa dengan regulasi-regulasi yang membatasi ruang gerak desa dalam menentukan program desa sesuai dengan kepentingan lokal. Para teknokrat mengintimidasi dengan alasan uang negara serta anti-politik dengan membuat regulasi-regulasi teknis yang banyak. Tujuan penelitian ini adalah melihat bagaimana uang ilmiah masuk desa bekerja secara jelas dan cermat maka metode yang di gunakan studi literatur dan lapangan. Obyek penelitian dalam penelitian ini adalah kontradiksi uang ilmiah masuk desa. Keuangan desa yang seharusnya untuk melaksanakan asas rekognisi dan subsidiaritas diatur dengan sedemikian rupa dan berbelit yang pada akhirnya mengebiri asas rekognisi dan subsidiaritas menjadi desentralisasi. Bagi desa yang sudah maju regulasi-regulasi ini harus dipahami dengan baik agar tidak terjadi masalah sekalipun pemerintah desa tetap saja membuat laporan-laporan yang bertumpuk, bagi desa yang sedang berkembang mengalami kesulitan karena regulasi-regulasi ini tidak melihat kondisi desa mereka yang jauh dari akses kota. Regulasi-regulasi menjadi mesin anti politik yang membuat masyarakat desa kehilangan hak politiknya karena penganggaran harus sesuai dengan aplikasi jika kepentingan warga tidak ada dalam aplikasi maka kepentingan tersebut tidak bisa dilaksanakan “Teknis mendahului Politik”. Beginilah cara uang ilmiah masuk desa bekerja menjadikan pemerintah desa sebagai SKPD. Kata Kunci : Uang Ilmiah, Anti-Politik, Dana Desa
Item Type: | Thesis (Masters) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HV Social pathology. Social and public welfare J Political Science > JS Local government Municipal government K Law > K Law (General) |
Divisions: | Program Pendidikan Sarjana > Ilmu Pemerintahan |
Depositing User: | Mr okie fajaruddin |
Date Deposited: | 28 Jan 2022 02:22 |
Last Modified: | 28 Jan 2022 02:22 |
URI: | http://repo.apmd.ac.id/id/eprint/1665 |
Actions (login required)
View Item |