Bebhe, Lusina Helda Lili (2022) DINAMIKA HUBUNGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DAN KEPALA DESA DALAM PERUMUSAN PERATURAN DESA. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text LUSINA HELDA LILI BEBHE_185202133.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Terbitnya Undang-Undang No 6 Tahun 2014 tentang desa, yang selanjutnya disebut dengan Undang-undang desa menjadi titik awal harapan desa untuk bisa menentukan posisi, peran dan kewenangan atas dirinya. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 tentang peraturan pelaksana Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 dijelaskan bahwa desa memiliki organisasi pemerintahan sendiri, yaitu kepala desa beserta perangkat desa. BPD berkedudukan sejajar dan menjadi mitra dari Pemerintah Desa. Mencermati fungsi BPD khususnya dalam hal legislasi di desa, maka dapat dikatakan bahwa BPD seharusnya memiliki peran yang sangat penting dan strategis dalam proses pemerintahan di desa. BPD bersama Kepala Desa secara langsung dapat mempengaruhi dinamika kehidupan masyarakat desa. Namun kenyataan yang terjadi di lapangan, khususnya di Desa Waepana Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, produkproduk legislasi yang berupa Peraturan Desa belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, bahkan cenderung tidak tampak. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimanakah dinamika hubungan BPD dan Kepala Desa dalam perumusan Peraturan Desa di Desa Waepana Kecamatan Soa, Kabupaten Ngada, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif, teori yang digunakan adalah Proses Penyusunan Kerangka Rancangan Peraturan Desa, Proses Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dan Proses Finalisasi Rancangan Peraturan Desa. Teknik Pengumpulan Datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara, observasi, dan dokumentasi. Metode analisis datanya adalah dengan menggunakan metode reduksi data (Pengumpulan data), data display (Penyajian data), dan penarikan kesimpulan, Sedangkan menguji keabsahan data adalah dengan menggunakan teknik triangulasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hubungan Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa Waepana dalam perumusan Peraturan Desa adalah hubungan kemitraan atau sebagai mitra kerja baik dalam penyusunan Rancangan Peraturan Desa, Pembahasan Rancangan Peraturan Desa dan Finalisasi Rancangan Peraturan Desa di Desa Waepana. Hubungan sebagai mitra kerja yang dijalankan oleh Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa untuk mewujudkan tujuan penyelenggaraan pemerintahan seringkali terdapat ketidaksepahaman serta kurangnya koordinasi dalam merumuskan Peraturan Desa, tetapi hal tersebut tidak mempengaruhi kinerja serta sinergi Badan Permusyawaratan Desa dan Kepala Desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa serta hal tersebut menunjukkan dinamika hubungan yang di dalamnya ada check and balances.

Actions (login required)

View Item