Mulya, Teguh (2022) Implementasi Pemerintahan Bupati Nomor 61 Tahun 2013 Tentang Penataan Dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima Di Kecamatan Manggar, Kabupaten Belitung Timur , Provinsi Bangka Belitung. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text TEGUH MULYA 17520079.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini meneliti bagaimana implementasi Perbup No.61 Tahun 2013 tentang Penataan dan Pembinaan PKL dan meneliti faktorfaktor yang berperan dalam implemantasi tersebut. Tujuan Penelitian ini untuk mengetahui pemerintah daerah dalam implementasi Perbup No.61 Tahun 2013 Tentang Penataan dan Pembinaan PKL. Jenis penelitian yang digunakan ialah penelitian deskriptif kualitatif , dengan objek kajian Komunikasi, Sumber-sumber, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Penelitian ini mengambil 16 orang informan yang terdiri dari pihak Kecamatan, Dinas DPMPTSPP, UPT Pasar dan Satuan Polisi Pamong Praja. dalam pengumpulan data penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, mendalam dan dokumentasi. penelitian ini menggunakan teknik analisis data yakni, penyusunan data, klasifikasi data, pengelolaan data, penyimpulan data dan triangulasi data. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kebijkan implementasi penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Manggar dikatakan implementation gap yakni dimana suatu implementasi kebijakan tidak selalu berhasil, adakalanya tujuan tidak tercapai. Suatu keadaan dimana dalam proses kebijakan selalu akan terbuka kemungkinan terjadinya perbedaan antara apa yang diharapkan (direncanakan) oleh pembuat kebijakan dengan apa yang senyatanya dicapai hal ini bisa dilihat dari faktor- faktor yang berperan dalam implemeentasi tersebut yaitu, komunikasi yang dilakukan implementor sudah maksimal tetapi dari PKL kurang merespon insruksi dari implementor, Sumber daya manusia yang dimiliki instansi baik mulai dari tingat pendidikan, pengalaman, kemampuan dan pemahaman implementor dalam melaksankan kebijakan. Sumber daya anggaran sudah mencukupi dalam melaksanakan program kebijakan mulai dari dana APBN,APBD dan retribusi pasar. Disposisi, kecenderungan sikap implementor untuk memindahkan PKL ke tempat semestinya. namun didalam kebijakan ini implemtor tidak menggunakan sikap tersebut ntuk memindahkan PKL ke tempat semestinya. hal inilah yang menyebabkan kebijakan ini tidak berjalan maksimal dalam mewujudkan ketertiban dan keindahan kota. karena dalam pelaksanaan penataan dan pembinaan PKL di Kecamatan Manggar para implemetor masih mempertimbangkan kepentingan umum, baik sosial, budaya, estetika, ekonomi, dll. Terakhir dari faktor Struktur birokrasi yang dimilki setiap instansi yang bertanggungjawab atas kebijakan penataan dan pembinaan PKL dilakukan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan instansi yang terlibat dalam kebijakan penataan PKL. implemetor bekerja sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan sesuai dengan strata jabatan yang diduduki individu

Actions (login required)

View Item