Adpenalia, Krispina (2022) Government Making : Prokteksi dan Penghapusan Kekerasan Seksual (Studi literatur Dinamika pengesahan Undang-undang Nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual). Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 16520275_KRISPINA ADPNENALIA-ok.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Fenomena kasus kekerasan seksual di Indonesia yang semakin meningkat berdasarkan laporan Catahu Komnas Perempuan, sehingga diperlukannya payung hukum yang berpihak pada korban kekerasan seksual yang dapat memberikan perlindungan dan pemulihan. Keprihatinan akan lonjakan kasus kekerasan seksual tersebut, masyarakat mendorong dan mendesak DPR RI untuk segera mengesahkan RUU tersebut. Namun diperlukan kurun waktu 10 tahun lamanya hingga Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual disahkan. Hal ini tentunya menjadi pertanyaan bersama mengenai “Bagaimana Dinamika Pengesahan UU No. 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual?” Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Dalam teknik pengumpulan data melalui teknik dokumentasi yang berupa tulisan (artikel, risalah rapat, dan catatan rapat) dan datadata lainnya yang berbentuk soft file. Selanjutnya teknik analisis dan penyajian data yang digunakan peneliti, yakni: membuat dan menyusun file untuk data; melihat serta memahami isi teks; memaparkan kasus dan konteksnya; menafsirkan data; dan menyajikan uraian yang mendalam mengenai kasus atau beberapa kasus dengan memakai narasi, tabel dan gambar. Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dijabarkan dalam penelitian ini, maka dapat diketahui bahwa ada berbagai pihak terlibat dalam proses pembuatan Undang-Undang tersebut, yakni aliansi/koalisi masyarakat yang terhimpun di dalam berbagai organisasi kemasyarakatan dan individu, lembaga pemerintahan, seperti Komnas Perempuan dan Forum Pengada Layanan (FPL) yang mengawal UU tersebut melalui jalur di luar parlemen dan DPR RI selaku pemangku kepentingan yang mempunyai tugas dan fungsi membuat kebijakan serta menetapkan kebijakan bersama dengan Presiden. Dari pihak-pihak tersebut terbagi lagi menjadi kelompok pro dan kontra terhadap UU TPKS. DPR selaku penyelenggara setiap proses yang berkaitan dengan UU TPKS bertanggungjawab melakukan harmonisasi dan sinkronisasi sebagai upaya mencari benang merah dari setiap perdebatan yang ada selama proses penyusunan dan pembahasan. Kesimpulannya adalah Government Making ditunjukkan dalam wujud perbuatan pemerintah dalam mengatur dan mengurus melalui proses penyusunan, pembahasan sampai pengesahan; membangun relasi dengan pihak-pihak yang pro dan kontra dengan RUU TPKS dengan upaya dialog, lobby, audiensi, dan diskusi untuk mencapai kesepakatan, harmonisasi dan sinkronisasi; komitmen dan keseriusan DPR RI dalam menyelesaikan RUU TPKS menjadi UU TPKS; dan sikap DPR dalam mengesahkan UU TPKS yang mempunyai keberpihakan kepada korban kekerasan seksual dengan harapan dengan disahkannya UU tersebut dapat memberikan perubahan serta perlindungan.

Actions (login required)

View Item