Giawa, Yulianus (2022) Representasi badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Dalam Penyusunan Peraturan Kalurahan Tentang APBKal (Deskriptif Kualitatif di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 17520308_Yulianus-ok.pdf Download (1MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini tentang Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam Penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Dalam mempercepat proses pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kalurahan sangat ditentukan oleh peran BAMUSKAL secara langsung yakni dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal. Berdasarkan hasil temuan penulis dilapangan, bahwa aspek - aspek representasi dalam penyusunan Perkal tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo tidak dijalankan secara maksimal karena adanya perbedaan persepsi keanggotaan BAMUSKAL secara individu sehingga sulit menempatkan pada posisi yang tepat sebagai wakil masyarakat secara melembaga, serta agregasi dan artikulasi kepentingan dari komunitas masyarakat yang berada di wilayah pemilihan setempat tidak mewadahi secara menyeluruh. Rumusan masalah dalam penelitian ini bagaimana BAMUSKAL mewujudkan representasi dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal? Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Objek penilitian ini adalah Representasi BAMUSKAL dalam Penyusunan Peraturan Desa tentang APBDes, dan subjek penelitian berjumlah 10 (sepuluh) orang yang terdiri dari Ketua dan anggota BAMUSKAL, Pemerintah Kalurahan Bangunjiwo, serta Masyarakat dengan teknik purposive. Sedangkan untuk pengumpulan data menggunakan teknik interview, observasi, dan dokumentasi, dan untuk analisis data dilakukan dengan pengumpulan data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa Representasi Badan Permusyawaratan Kalurahan dalam penyusunan Peraturan Kalurahan tentang APBKal di Kalurahan Bangunjiwo cukup mengalami suatu problema yang diletakkan pada aspek representasi secara melembaga. Dalam aspek representasi secara formal dalam menyusun, membahas serta menyepakati Perkal tentang APBKal cukup berimbang berdasarkan prinsip check and balances antara BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan. Sedangkan representasi BAMUSKAL secara prosedural dalam mengawal dan mewujudkan aspirasi masyarakat baik secara wilayah maupun secara lembaga tidak mencapai maksimal karena pengetahuan terkait fungsi dan tugas BAMUSKAL tidak dipahami secara menyeluruh. Akan tetapi pada aspek representasi simbolik dan substantif dalam menggali, menampung, menyalurkan aspirasi masyarakat belum dapat berfungsi secara optimal karena masih terjadi perbedaan kepentingan keanggotaan BAMUSKAL secara individu antara wakil dan diwakili. Maka dengan itu, Badan Permusyawaratan Kalurahan (BAMUSKAL) Kalurahan Bangunjiwo dalam menjalankan fungsi secara melembaga dan memerankan dirinya sebagai wakil masyarakat secara utuh tidak maksimal dan efektif.

Actions (login required)

View Item