Sirabura, Stefanus Naor (2022) Pembentukan Demokrasi Desa Melalui Dana Desa (Studi Tentang Interaksi Pemerintah Desa, Badan Musyawaratan Desa dan Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Golo Lebo, Kecamatan Elar, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520066_STEFANUS NAOR SIRABURA_fulltext-ok.pdf Download (5MB) | Preview

Abstract

Dana Desa dan Undang-Undang Desa merupakan kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Undang-Undang Desa menjadi progresif karena ada kebijakan Dana Desa, sebaliknya Undang-Undang Desa tidak sekedar Dana Desa. Apabila Undang-Undang Desa diterjemahkan sebatas Dana Desa maka, Undang-Undang Desa tidak akan progresif. Misi, spirit dan substansi Undang-Undang Desa tidak akan membumi. Dana Desa tidak diterjemahkan sekedar proyek pembangunan yang diatur, diarahkan dan dikendalikan secara terpusat melalui perangkat aturan, regulasi, instruksi, administrasi, birokrasi dan aplikasi. Pengelolaan Dana Desa juga tidak syarat akan elit-elit yang memegang kendali penuh atas Dana Desa. Melampaui itu Dana Desa mampu membentuk demokrasi di medan desa, yaitu demokrasi yang selaras dengan spirit, misi dan substansi Undang-Undang Desa. Dengan demikian penelitian ini memiliki tujuan untuk melakukan konstruksi fenomena tentang pembentukan demokrasi desa melalui pintu Dana Desa di medan Desa Golo Lebo. Kajian menggunakan pendekatan konstruktivisme. Konstruktivisme menafsirkan, memberi konstruksi dan makna terhadap fenomena secara utuh serta menggambarkan realitas apa adanya sesuai pengalaman, prefrensi, pendidikan dan pengetahuan peneliti. Data primer dihimpun menggunakan teknik observasi, wawancara, diskusi lepas dan dokumentasi. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, media online dan foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak era Dana Desa telah terjadi perubahan ke arah demokrasi pada aspek kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat dan representasi Badan Permusyawaratan Desa. Pertama, Dana Desa membentuk kepala desa yang akuntabel. Sebelum Dana Desa kepemimpinan kepala desa berwatak penguasa, regresif dan konservatif. Di era Dana Desa kepala desa mampu menjadi bapak bagi rakyat, legitimasi berakar pada rakyat dan progresif. Kedua, Dana Desa mewajibkan semua elemen desa untuk bekerja sama mewujudkan kepentingan desa. Kerja sama elemen desa dilakukan melalui berbagai macam forum formal (Musdus dan Musrenbangdes) dan forum informal (forum warga, forum ibu-ibu). Forum-forum ini menjadi arena bagi elemen desa untuk melakukan negosiasi. Pada forum ini masyarakat tidak lagi berperan sebagai kelompok penerima manfaat yang selalu tunduk pada perintah, instruksi dan mobilisasi pemerintah desa. Masyarakat desa ikut terlibat dalam mempengaruhi dan menentukan kebijakan terhadap Dana Desa. Ketiga, Dana Desa membentuk fungsi representasi Badan Permusyawaratan Desa. Badan Permusyawaratan Desa mampu menjadi penengah (jembatan) antara masyarakat dan pemerintah desa, sekaligus menjadi mitra pemerintah desa. Sebagai jembatan Badan Permusyawaratan Desa mampu menciptakan wadah baik formal maupun informal bagi masyarakat untuk menyampaikan ide, gagasan dan kepentingan. Badan Permusyawaratan Desa juga tidak lagi menjadi musuh pemerintah desa yang selalu mencaricari kesalahan pemerintah desa, tetapi menjadi teman penunjuk arah dan pengingat pemerintah desa agar terhindar dari kesalahan.

Actions (login required)

View Item