Linda, Krisanta Daria (2022) Pemberdayaan Kaum Perempuan Oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat(PKK) di Kalurahan Umburharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520109_KRISANTA DARIA LINDA-ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo membentuk organisasi PKK yang bertujuan untuk meningkatkan partisipasi kaum perempuan dalam pembangunan. PKK merupakan organisasi yang bertujuan untuk menjadikan kaum perempuan sebagai pribadi yang mandiri dan mampu berperan dalam ranah publik. Meskipun demikian, PKK di Kalurahan Umbulharjo belum menjadi wadah yang mampu memberdayakan kaum perempuan. Di dalam tubuh PKK itu sendiri masih berlangsung praktik eksklusi (peminggiran) terhadap kaum perempuan. Praktik eksklusi ini tampak kenyataan bahwa PKK tidak memberikan dukungan yang maksimal kepada kaum perempuan untuk mengartikulasikan kepentingannya. Akibatnya, kaum perempuan cenderung minder untuk mengartikulasikan kepentingannya pada saat musyawarah baik di tingkat padukuhan maupun tingkat kalurahan. Berdasarkan kenyataan ini, maka yang menjadi masalah penting dalam penelitian ini adalah: (a) mengapa pengarusutamaan gender dalam pembangunan melalui PKK harus dilakukan di Kaluruhan Umbulharjo; dan (b) bagaimana pemberdayaan kaum perempuan oleh PKK di Kalurahan Umbulharjo? Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif eksplanatif. Obyek penelitian ini adalah Pemberdayaan Kaum Perempuan oleh Organisasi Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK). Subjek penelitian ini berjumlah 10 yang meliputi Ketua dan Kader PKK, Perangkat dan masyarakat Kalurahan Umbulharjo. Penentuan subjek penelitian ini menggunakan teknik purposive, yaitu teknik penentuan informan yang didasarkan atas tujuan tertentu yakni untuk mengetahui praktik pemberdayaan kaum perempuan oleh PKK. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keberadaan PKK didukung penuh oleh Pemerintah Kalurahan Umbulharjo. Dalam rangka memperlancar kegiatan PKK, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo juga mendistribusikan sumber daya (dana kegiatan, ruangan pertemuan, meubelair, dan honorarium kader). Meskipun demikian, kehadiran PKK bukan merupakan pengejawantahan upaya membentuk institusi demokrasi di kalurahan. Sebab jabatan ketua dalam organisasi PKK merupakan sesuatu yang terberi bukan melalui suatu proses demokrasi, misalnya musyawarah anggota. Selain itu, PKK juga tunduk di bawah kepengaturan pemimpin di tingkat pusat. Hal ini tentu saja membuat PKK bekerja atau berproses dengan mengacu pada program yang telah ditetapkan oleh pemimpin di tingkat pusat/nasional. Hal ini mengindikasikan bahwa PKK sudah sejak awal kehilangan kemandiriannya karena tunduk di bawah kepengaturan hierarki diatasnya. Itulah sebabnya PKK disebut sebagai institusi korporatis bukan institusimasyarakat sipil.

Actions (login required)

View Item