Padji, Simplisius Alberto (2022) Governabilitas Pemerintah Kalurahan dalam Mengelola Sumber Daya Alam (Studi Kasus di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520125_ SKRIPSI-ok.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

Pemerintah Kalurahan Umbulharjo merintis diri sebagai aktor sekaligus institusi yang responsif dan tanggap terhadap prakarsa masyarakat. Persoalan di Kalurahan Umbulharjo saat ini yaitu terkait pengelolaan SDA yaitu potensi wisata dan air bersih yang belum diproteksi dan didistribusi secara merata. Untuk itu, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo sedang merancang Peraturan Kalurahan untuk melindungi SDA agar dikelola, dilindungi dan didistribusikan kepada rakyat secara adil. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploratif. Data primer dikumpulkan melalui observasi, dokumentasi, dan wawancara dengan pemerintah kalurahan, BPKal dan masyarakat setempat. Data sekunder diperoleh melalui buku, jurnal, dokumen, dan foto. Hasil penelitian menunjukkan bahwa otoritas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki keabsahan (legitimasi) yang dihubungkan dengan hukum. Dengan demikian, Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mempunyai kewenangan untuk mengelola sumber daya alam di Kalurahan Umbulharjo sekaligus menuntut adanya kepatuhan dan ketaatan. Sementara itu, kapasitas Pemerintah Kalurahan Umbulharjo dalam pengelolaan SDA yaitu: Pertama, kapasitas respontif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo memiliki daya tanggap terhadap aspirasi masyarakat yang dijadikan sebagai basis dan kebijakan pembangunan kalurahan yaitu potensi wisata potensi wisata dan distribusi air bersih. Kedua, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mengumpulkan, mengarahkan dan mengoptimalkan aset-aset kalurahan. Hal terkait dengan identifikasi potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo. Ketiga, kapasitas regulasi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu membuat peraturan tentang potensi wisata dan kebijakan terkait biaya sewa air bersih. Keempat, kapasitas distributif. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo mampu mendistribusikan air secara adil dan merata. Kelima, kapasitas ekstraksi. Pemerintah Kalurahan Umbulharjo melakukan pengembangan jaringan kerjasama dengan pemerintah kabupaten dalam rangka mendukung dan mengelola potensi wisata yang ada di Kalurahan Umbulharjo

Actions (login required)

View Item