BARU, DOMINGGUS NDOU (2022) di Bawah Rezim Lokal: Sengkarut Pengelolaan Tanah Desa Pasca Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Studi Kasus Pemanfaatan Tanah Desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta). Sarjana thesis, SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA STPMD "APMD".

Preview

Text 18520127 DOMINGGUS NDOU BARU ok.pdf Download (12MB) | Preview

Abstract

Penelitian ini mengkaji terkait pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo. Penelitian berangkat dari masalah bahwa masih terhambatnya kewenangan desa, sehingga pemerintah Kalurahan Sriharjo belum maksimal dalam mengelola dan memanfaatkan tanah desa di Kalurahan Sriharjo. Karena terhambatnya kewenangan desa yang dipreteli oleh regulasi otoritas Kesultanan, membuat Pemerintah Kalurahan Sriharjo tidak berdaya. Hingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo menimbulkan kontradiktif regulasi desa dan regulasi Kesultanan. Berangkat dengan masalah tersebut, maka pertanyaan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Respon Pemerintah Kalurahan Sriharjo Terhadap Dinamika Kontestasi Rezim UU Desa dengan Rezim UU Keistimewaan Yogyakarta Tentang Pengaturan Pemanfaatan Tanah Desa. Masalah ini mendeskripsikan dengan metode penelitian kualitatif yang berkategorikan studi kasus pada pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo, Kapanewon Imogiri, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, dengan menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data yang telah dikumpulkan, lalu kemudian peneliti melakukan analisis dengan menggunakan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah diuraikan, maka dapat diketahui bahwa pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo mengalami diskursus yang melahirkan pertarungan rezim antara regulasi yang dibuat oleh Kesultanan dengan Kewenangan Desa yang berlandaskan UU Desa No. 6 Tahun 2014 tentang Desa. Kebijakan yang dibuat oleh Kesultanan dalam pemanfaatan tanah desa sangat kontradiktif dengan kewenangan desa yang tertuang dalam Pasal 76 ayat (1) UU Desa. Hal tersebut terlihat bahwa kewenangan desa dilemahkan oleh Rezim Kesultanan dalam pemanfaatan tanah desa. Peraturan Gubernur tentang pemanfaatan tanah desa merupakan kebijakan Kesultanan dibalut oleh UU Keistimewaan DIY, yakni UU No. 13 tahun 2012, sehingga Pemerintah Kalurahan Sriharjo berdaya atau tidak mampu untuk mengintervensi hal tersebut. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo masih terhambat sehingga dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah nya belum begitu masif, hal ini dikarenakan oleh rezim dari otoritas Kesultanan yang melemahkan kewenangan desa. Pemerintah Kalurahan Sriharjo juga masih sangat dilematis dalam mengambil keputusan untuk mengelola dan memanfaatkan tanah desa, karena pemerintah Kalurahan Sriharjo bukanlah pemegang otoritas dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa, melainkan di pegang dan dikendalikan oleh otoritas Kesultanan. Dengan hal tersebut, maka dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa di Kalurahan Sriharjo mengakibatkan diskursus pertarungan rezim yang melahirkan dualisme kewenangan antara Desa dan Kesultanan dalam pengelolaan dan pemanfaatan tanah desa

Actions (login required)

View Item