Prasetia, Rizki (2023) PENGUJIAN PEMILIHAN KEPALA DESA TERHADAP SISTEM SOSIAL MASYARAKAT DESA (Studi Kepustakaan Kompatibelitas Demokrasi Elektoral di Level Desa dengan Model Demokrasi Deliberatif). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text RIZKI PRASETIA 18520172 ok.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Skripsi ini membahas praktik pemilihan kepala desa (Pilkades) sebagai dampak demokrasi elektoral yang tidak sesuai dengan prinsip demokrasi (lokal) yang mengakar kuat di desa. Pilkades sebetulnya diharapkan dapat melahirkan kepala desa yang berasal dari rakyat, dipilih oleh rakyat, untuk memerintah desa yang mana nantinya akan melayani masyakarat. Namun, efek dari pilkades ternyata mempunyai dampak yang berkonotasi negatif bagi keberlangsungan hidup masyarakat desa. Skripsi ini bertujuan untuk menguji kompatibel dalam praktik pemilihan kepala desa secara elektoral. Peneliti menggunakan metode studi kepustakaan. Pengumpulan data dilakukan dengan mencari, membaca, dan menganalisis berbagai jurnal dan buku terkait dengan pilkades dan budaya masyarakat desa. Menggunakan perspektif Govermentality, hasil penelitian ini membuktikan bahwa ternyata elektoralisme menciderai nilai adiluhung masyarakat desa. Demokrasi desa dibingkai oleh tiga tatanan hasil ‘kontrak sosial’ masyarakat lokal: Adat istiadat, moral dan aturan main atau aturan hukum. Masyarakat desa ternyata memiliki karakter yang khas dalam menghidupi, merawat, dan memelihara desanya. Desa bagi masyarakatnya adalah sumber penghidupan. Dari berbagai daerah yang ada di dalam skripsi ini (Jawa, Bali, Sumatera, Kalimantan, dan Papua), ternyata sistem sosial yang terbangun atas relasi antar masyarakat yakni sangat menjunjung tinggi nilai adat. Mayoritas nilai ini yang menjadi tolak ukur dalam menjalani aktivitas sehari-hari maupun cara berpemerintahan. Peribahasa Jawa yang berbunyi, ‘Desa Mawa Cara, Negara Mawa Tata’ menunjukan realitas yang terjadi di pedesaan. Pemilihan kepala desa yang terjadi secara elektoral ternyata diadopsi oleh banyak desa. Hal ini menyebabkan terjadinya konflik yang tak sesuai dengan kebiasaan masyarakat desa. Kesadaran politik yang terbangun adalah kesadaran uang, dualisme, dan lobbylobby kurang sehat. Hal ini sangat bertentangan dengan prinsip musyawarah mufakat yang menjadi kharakteristik masyarakat desa. Pilkades juga ditekankan berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Sehinnga, mau tidak mau dan suka tidak suka maka harus dijalankan. Maka dari itu, Sirkulasi atau pergantian kepemimpinan di Desa alangkah baiknya dilakukan atas prakarsa desa sendiri. Desa tidak perlu diatur sedemikian rupa dengan segala aturan yang detail dan justru ambigu terhadap peraturan lainnya. Kembali pada roh rekognisi dan subsidiaritas adalah sebuah jalan untuk merawat dan menjaga desa.

Actions (login required)

View Item