Nadi, Rismana (2016) PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS KAWASAN CAGAR BUDAYA DI KOTA YOGYAKARTA (Studi Deskriptif Kualitatif di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 439-IP-IV-2016-NADI RISMANA-09522083_B.pdf Download (467kB) | Preview

Abstract

Indonesia sebagai Negara Kesatuan yang melaksanakan pembangunan diberbagai sektor diawasi langsung oleh negara, namun saat ini pembangunan bukan menjadi tanggunjawab Pemerintah Pusat, tetapi tugas dari Pemerintah Daerah. Hal ini merupakan bagian dari Otonomi Daerah sesuai dengan Undang-undang No. 23/2014. Dengan adanya Undang-undang tersebut maka daerah memiliki hak untuk mengelola aset daerahnya berupa sosial budaya, ekonomi, maupun politik. Salah satunya Kota Yogyakarta melalui Dinas Pariwisata dan Kebudayaan adalah wewenang untuk mengelola aset berupa kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta. Permasalahan yang terdapat dalam penelitian adalah kalender musim pariwisata dengan event-event budaya, kuantitas dan kualitas sumber daya manusia pariwisata yang kurang jumlah, belum terkelola dengan baik kawasan cagar budaya yang ada di Kota Yogyakarta, penegakan regulasi yang masih perlu dikuatkan ketika terjadi persoalan pengembangan fasilitas pendukung di kawasan cagar budaya Kota Yogyakarta, dan kurangnya anggaran untuk melestarikan kawasan cagar budaya. Rumusan masalah dalam Penelitian ini “bagaimana pengelolaan pariwisata berbasis kawasan cagar budaya di kota yogyakarta, Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta?”.Dalam penelitian ini metode yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan unit informan 10 orang yang terdiri dari : kepala dinas 1 orang, kepala bidang 1 orang, staf dinas2 orang, masyarakat kawasan bangunan cagar budaya 4 orang dan pengunjung 2 orang. Teknik pengumpulan data dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Dan analisa data dengan non statistik yaitu analisis kualitatif. Dari hasil penelitian ini maka dapat ketahui bahwa dalam pengelolaan kawasan cagar budaya Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta dimulai dengan perencanaan, pelaksanaan, dan pemanfaatan. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Yogyakarta juga melibatkan satuan kerja perangkat daerah lainnya seperti Dinas Kebudayaan DIY, Kimpraswil, Bappeda serta Tim Ahli Cagar Budaya, dengan persyaratan yang harus dilakukan untuk bisa diusulkan dan direkomendasikan kepada pemerintah, legalitas hukum diatur dalam Undang-undang, pemanfaatan untuk kesejahteraaan rakyat dengan mempertahankan kelestariannya, melakukan perlindungan dan pengawasan, memberikan informasi manfaat kawasan cagar budaya, potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan masyarakat dari adanya pariwisata. Sehingga dapat disimpulkan pengelolaan kawasan cagar budaya sudah terlaksana, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perlu peningkatan, sehingga pelaksanaan dalam pengelolaan kawasan cagar budaya berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item