RAMADHAN, LABA OLA (2017) PENGELOLAAN ALOKASI DANA DI DESA ORINGBELE KECAMATAN WITIHAMA KABUPATEN FLORES TIMUR PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR. [Experiment]

Preview

Text 531-IP-IV-2017-RAMADHAN LABA OLA-11520091_B.pdf Download (637kB) | Preview

Abstract

Perspektif Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 alokasi dana desa adalah dana yang dialokasikan oleh pemerintah kabupaten/kota untuk desa yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang asas utamanya adalah Rekognisis dan Subsidiaritas yang memberikan pengakuan terhadap hak asal-usul dan penetapan kewenangan berskala lokal untuk kepentingan masyarakat Desa. Undang-undang nomor 6 Tahun 2014 memberikan kewenangan yang luas untuk desa mengatur dan mengelola keuangan desa secara mandiri. Desa Oringbele kecamatan Witihama NTT adalah Desa yang juga melakukan pengelolaan ADD, bagaimana pengelolaan ADD di desa ini menarik peneliti untuk mengkaji lebih mendalam dalam sebuah penelitian dengan mengangkat permasalahan “Bagaimana Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele, Kecamatan Witihama, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur ”. Jenis penelitian deskriptif kualitatif. Unit analisisnya adalah seluruh pamong desa dan masyarakat yang ikut serta dalam pengelolaan ADD di desa Oringbele. Jumlah informan dalam penelitian ini 8 Orang yang terdiri atas pamong Desa Oringbele 5 orang, Aparat BPD 2 Orang, dan tokoh masyarakat desa 1 orang. Selama tiga bulan peneliti berada di Desa Oringbele Kecamatan Witihama berhasil memperoleh data-data yang dibutuhkan dalam penelitian ini. Teknik pengambilan informan secara purposive (sengaja/dengan pertimbangan) sehingga sampel penelitian tidak perlu mewakili populasi. Pertimbangannya lebih pada kemampuan sampel (informan) untuk memasok informasi selengkap mungkin kepada peneliti.Hasil penelitian menunjukkan pengelolaan Alokasi Dana Desa di Oringbele, Pemerintah Desa melibatkan seluruh elemen masyarakat yakni tokoh-tokoh Adat ,karangtaruna dan PKK. Namun Peneliti masih menemukan beberapa hal yang terjadi diantaranya adalah pertama, lemahnya partisipasi masyarakat untuk menghadiri musrenbangdes atau musyawarah ditingkat desa, kedua, penerimaan Alokasi Dana Desa hanya menyentuh bagian penyelenggaraan pemerintah desa Oringbele saja, ketiga, lemahnya pengawasan dari pihak Pemerintah Kabupaten Flores Timur dalam pengelolaan Alokasi Dana Desa di Desa Oringbele, hal ini dapat mengakibatkan terjadinya manipulasi data atapun penyelewengan Alokasi Dana Desa (ADD) oleh kelompok-kelompok kepentingan tertentu.

Actions (login required)

View Item