Benyamin, Fildama Pandie (2017) Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi (Suatu Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, Provinsi Nusa Tenggara Timur). [Experiment]

Preview

Text 542-IP-IV-2017-BENYAMIN FILADAMA PANDIE-12520004_B.pdf Download (732kB) | Preview

Abstract

Pertumbuhan demokrasi desa fungsi Badan Permusyawaratan Desa sebagai kekuatan penyeimbang. Dengan fungsi tersebut Badan Permusyawaratan Desa harus membangun jembatan kepentingan antara masyarakat dengan pemerintah desa. Pertumbuhan desa bertumpu pada kekuatan Badan Permusyawaratan Desa membawa kepentingan masyarakat kepada pemerintah desa, dan sebaliknya membawa kepentingan pemerintah desa kepada masyarakat. Karena itu pertumbuhan desa secara pasti menimba kekuatannya dari fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam bidang legislasi demi kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepentingan masyarakat dalam hal ini untuk dijadikan sebagai refrensi dalam pengambil kebijakan bersama pemerintah desa. Karena itu pula rumusan masalah dalam penelitian ini dibuat menjadi: Bagaimana Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Dalam Bidang Legislasi ? Fokus utama dari penelitian ini mengacu pada rumusan masalah tersebut dengan menimba kekuatannya dari metode deskriptif kualitatif. Metode deskriptif kualitatif merupakan motode yang menghasilkan data kualitatif berupa data tertulis atau lisan dari objek penelitian. Objek dalam penelitian ini terdiri dari Kepala Desa, Ketua Badan Permusyawaratan Desa dan empat anggota Badan Permusyawaratan Desa dan enam Tokoh masyarakat, dengan lokasi penelitiannya di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Sementara teknik untuk menghasilkan data tersebut dilakukan dengan wawancara langsung terhadap objek penelitian. Kemudian analisis data menggunakan cara identifikasi, klarifikasi, reduksi, komparasi dan interpretasi. Tujuan dari penelitian ini untuk menggambarkan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, juga untuk mengetahui secara langsung faktor penghambat dan pendukungnya. Dari hasil penelitian di Desa Wehali terungkap Badan Permusyawartan Desa melakukan Fungsi Legislasi dengan perwakilan setiap dusun. Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari sembilan orang terbagi ke dalam enam dusun, dengan metode legislasi yaitu personal-formal dan personal-informal. Di dalam metode tersebut pola pendekatan masyarakat menggunakan partisipasi langsung dan perwakilan, yang partisipasi perwakilan dilakukan dari dusun, tokoh masyarakat dan tokoh agama. Kemudian Badan Permusyawaratan Desa dalam menyalurkan aspirasi masyarakat ini didasarkan pada pembentukan skala prioritas kepentingan yang sangat mendesak dan sangat dibutuhkan. Dari hasil tersebut Badan Permusyawaratan Desa menyalurkan kepada pemerintah desa untuk dijadikan sebagai refrensi pengambilan kebijakan desa, dengan menggunakan metode formal dan informal. Dengan menggunakan pola pendekatan partisipasi perwakilan dalam kemasan metode personal-formal tersebut tentu saja akan bermuara pada suatu titik simpul yang kurang efektif.

Actions (login required)

View Item