Rama Ruberda, Aldy (2023) SINKRONISASI PELAKSANAAN PEMBANGUNAN PARIWISATA DI KABUPATEN BANTUL. Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text aldy rama-17520045-EDIT.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

INTISARI Sejak di berlakukannya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. maka pemerintah daerah mempunyai kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintah masing-masing sesuai dengan kepentingan masyarakat yang sesuai dengan undang-undang. Salah satunya kewajiban tersebut yaitu mengenai pembangunan atau sesuai yang tercantum dalam UU No 23 Tahun 2014 dalam Bab VI pasal 31 ayat 2 untuk mewujudkan efektivitas penyelengaraan pemerintahan daerah, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, mempercepat peningkatan kualitas pelayanan publik, meningkatkan tata kelola pemerintahan, meningkatkan daya saing nasional atau daya saing daerah, dan memelihara keunikan adat istiadat, tradisi dan buadaya daerah. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Yang digunakan adalah Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Otonomi Daerah, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, dan Pariwisata. Teknik Pengumpulan Datanya adalah dengan menggunakan metode wawancara, pengamatan dan pemanfaatan dokumen. Metode analisis datanya adalah dengan menggunakan metode reduksi data (Pengumpulan data), data display (Penyajian data), dan penarikan kesimpulan serta melibatkan informan sebagai orang yang mengerti tetang penelitian ini. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Proses perencanaan pembangunan dan sinkronisasi di Kabupaten Bantul melibatkan 5 unsur yaitu Bappeda Kabupaten Bantul, Pemerintah Pusat, pemerintah Daerah, dinas pariwisata, pokdarwis, dan melakukan dengan tahapan musyawarah perencanaan pembangunan. Tahapan musyawarah merupakan tahapan dalam menyusun rencana pembangunan yang berbasis pada pemerintah dan masyarakat. Musyawarah pembangunan dilakukan untuk perencanaan pembangunan yang demokratis dan berbasis pada masyarakata sekitar, musyawarah pembangunan merupakan yang demokratis di tingkat Kabupaten, sebagai cara menindak lanjuti dalam pembangunan yang bertujuan untuk sinkronisasi dari perencanaan pembangunan di Kabupaten Bantul. Kata Kunci: Dinamika, Sinkronisasi, Pelaksanaan Pembangunan Daerah, Pariwisata

Actions (login required)

View Item