Patrisius, Arlindo Oba (2017) PRAKTEK GOWRNANCE Studi Deskriptif Kualitatif di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjungsari, .Kabupaten Gunungkidul, DIY. [Experiment]

Preview

Text 549-IP-IX-2017-PATRISIUS ARLINDO OBA-13520184_B.pdf Download (704kB) | Preview

Abstract

Desa pada umumunya belum mempraktekkan governnce . Hal ini bisa dilihat dari tingakat partisipasi dimana masyarakat yang merupakan sebuah elemen penting dalam pemerintahan desa tidak dilibatkan dalam proses penyelenggaraan pemerintahan. Di dalam responsivitas pemerintah desa banyak yang kurang mampu menanggapi apa yan menjadi aspirasi dari masyarakat, sehingga pemerintah desa tidak mampu juga untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat. Selain itu respon pemerintah terhadap aspirasi seperti ide-ide dari masyarakat kadang tidak diindahkan yang kemudian mengakibatkan pembangunan desa menjadi tidak sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat. Pelayanan yang diberikan selama ini masih belum bisa memuaskan masyarakat, terkadang masyarakat dipersulit dengan banyaknya alasan yang sering pemerintah desa berikan sehingga sangat merugikan masyarakat. Di bidang transparansi masalah yang sering dialami oleh pemerintah desa adalah ketidakmampuan kepala desa dan staf-stafnya dalam mambuat perencanaan desa, serta tertutupnya informasi sehingga masyarakat tidak bisa memperoleh informasi dengan jelas. Dengan transparani jelas menguarangi ketidakpastian dalam proses pengamblan keputusan dan implementasi kebijakkan publik di desa. Akuntabilitas pemerintah desa dalam bentuk laporan pertanggunjawaban kadang hanya diketahui oleh perangkat desa dan Badan Permusyawaratan Desa dan kadang pula muncul permasalahan akibat tidak jelesnya pertanggungjawaban pemerintah desa. Berdasarkan uraian tersebut peneliti ingin mengetahui lebih lanjut tentang praktek governance di desa. Rumusan masalah skripsi ini adalah “Bagaimana Praktek Governance di lihat dari partisipasi, responsivitas, transparansi, dan akuntabilitas Di Desa Kemiri, Kecamatan Tanjung Sari, Kabupaten Gunungkidul, Provinsi Daerah Istimewah Yogyakarta?” Adapun metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang berusaha menggambarkan objek penelitian apa yang sesuai dengan data yang diperoleh. Unit analisis yang digunakan dalam penelitian ini pemerintah desa Kemiri. Obyek penelitian adalah praktek Governance di desa Kemiri, sedangkan Subyek penelitian adalah 5 perangkat desa dan 5 masyarakat umum desa Kemiri. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, interview, dan dokumentasi. Jenis data yang diperoleh adalah data primer dan data sekunder. Data primer di peroleh melalui wawancara langsung dengan informan, sedangkan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen yang tersedia di lokasi enelitian termasuk hasil pengamatan peneliti. Tekniks analisi data menggunakan kualitatif. Setelah melakukan penelitian pada pemerintah desa Kemiri, maka peneliti berkesimpulan bahwa praktek governance di desa Kemiri sudah berjalan dengan baik. Namun masih terdapat beberapa kelemahan. Pertama, partisipasi masyarakat belum mampunyai jalur yang jelas karena yang terjadi selama ini partisipasi masyarakat di lakukan melalui musyawarah di tingkat padukuhan. Kedua, responsive, pemerintah belum mempunyai inisiatif agar turut dalam repat-rapat di padukuhan. Karena dalam rapat-rapat padukuhan masyarakat akan menyampaikan ide-idenya. Dengan terjun langsungnya pemerintah desa maka aspiarsi dari masyarakat dapat didengarkan secara langsung. Ketiga, transparansi pemerintah desa kememiri sudah cukup baik, hal ini dilihat dari adanya rencana anggaran belanja yang diberikan kepada padukuhan apabila ada pembangunan/kegiatan. Seperti yang terjadi di padukuhan Gebang. Ini merupakan salah satu contoh keterbukaan pemerintah desa Kemiri terhadap masyarakatnya. Hanya saja masih didapati kelemahan yaitu belum dimanfaatakannya lembaga-lembaga yang ada di desa di dalam upaya penyebarluasan informasi kepada masyarakat, selain itu pemanfaatan sarana-sarana public belum efektif. Keempat, pertanngungjawaban pemerintah desa Kemiri terhadap penggunaan dana serta kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan sudah ada. Hal ini dapat dilihat dalm bentuk sebuah laporan pertanggungjawaban yang tertuang dalam Peraturan Desa Kemiri Nomor 8 Tahun 2016. Laporan tersebut akan di sampaikan juga kepada nasyarakat melalui rapat padukuhan. Pemerintah desa Kemiri didalam menjalankan roda pemerintahannya harus benar-benar berpihak kepada masyarakat dengan melibatkan masyarakat dalam penyelenggaran pemerintahan desa.

Actions (login required)

View Item