Krismas, Bagau (2016) TATA KELOLA PEMERINTAHAN DI KABUPATEN INTAN JAYA.(Studi Penelitian Deskritif Kulitatif Di Bidang Pelayanan Publik Terhadap Tata Kelola Pemerintahan Kabupaten Intan Jaya Propinsi Papua). [Experiment]

Preview

Text 492-IP-X-2016-KRISMAS BAGAU-12520180_B.pdf Download (787kB) | Preview

Abstract

Tata kelola pemeritah di Kabupaten Intan Jaya saat ini sedang berjalan di tempat. Melihat kondisi objek di kabupaten intan jaya menjadi terminal umum bagi pengila jabatan dan pencari kerja. Setelah mendapatkan jabatan di dalam pemerintahan, Mereka tidak memperhatikan dan melakasanakan tugas dan fungsi pemerintah daerah sebagai mandat yang diberikan. Pemerintah daerah jarang bertugas di daerah kabupaten Intan Jaya. tetapi mereka selalu berada di luar kabupaten Intan Jaya seperti di Kabupaten Nabire, Timika dan Jayappura. Mereka mengkalim bahwa kami keluar daam rangkah perjalanan dinas. Nyatanya perjalanan dinas memakan waktu dua sampai tiga bulan di luar Kabupaten Intan Jaya. Melihat kondisi demikian berarti menimbulkan minimnya pelayanan pemerintah Kabupaten Intan Jaya terhadap masyarakat akhirnya memunculkan berbagai pertanyan dan sorotan terhadap visi, misi dan program Pemerintah Daerah. Apa sebenarnya yang dilakukan selama periode 2012 -2016 ini. Visi, misi bupati dan wakil bupati yaitu Intan Jaya Pintar, Intan Jaya Sehat dan Intan Jaya Sejahtera. Dalam implementasinya belum terlihat hingga sekarang. Masyarakat masih mengeluh dengan kesehatan mereka, tidak ada rumah sakit yang layak. Fasilitas Pendidikan rusak dan tidak tersedia, pengembangan ekonomi tidak jelas. Lebih ironis lagi, masyarakat melakukan barter (tukar menukar) hasil kebun di tengah lingkungan perkantoran. Ini menunjukkan adanya kemunduran bidang ekonomi. Pegawai negeri yang memiliki uang dan seharusnya tinggal di Intan Jaya untuk membelanjakan uang mereka sehingga perputaran ekonomi berjalan sebagai bagian dari partisipasi membangun perputaran ekonomi, malah membawa uang keluar. Ini juga ulahnya para pimpinan di kabupaten Intan Jaya. Akhirnya tidak ada perputaran uang yang baik di Intan Jaya sehingga dampaknya masyarakat yang memiliki hasil dagangan tidak terjual. Lalu sejahtera mana yang mau diharapkan? Mereka mau belanjakan kebutuhan sekolah anak dengan uang mana? Membayar obat untuk anak yang sakit dengan uang mana? Parahnya lagi, pelayanan publik di kabupaten tidak berjalan dengan baik. faktornya adalah pejabat daerah mulai dari bupati, hingga para stafnya meninggalkan tempat tugas. Mahasiswa melakukan demontrasi di mana-mana menuntut realisasi visi, misi dan janji-janji pemerintah kepada masyarakat. Perempuan kabupaten Intan Jaya juga mempertanyakan peran dari organisasi TP. PKK di bentuk untuk siapa dan bikin apa selama ini? Alokasi dananya digunakan untuk apa?Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Intan Jaya juga di tuntut untuk menjalankan tugasnya dan fungsinya sesuai dengan perannya sebagai perwakilan rakyat. Mereka di tantang oleh masyarakat untuk lebih berani mengkritisi pembangunan Intan Jaya yang kini carut-marut untuk kepentingan rakyat tapi bukan untuk kepentingan kelompok dan golongan tertentu yang ditempatkan sesuai jabatan politik. Akhirnya pembangunan berjalan di tempat. Semua roda pemerintahan berjalan sesuai keinginan masing-masing mulai dari kepala daerah sampai dengan para stafnya. Menimbulkan berbagi pertanyaan tentang pelayanan kepada masyarakat di kabupaten Intan Jaya.

Actions (login required)

View Item