Sutrisna (2024) OPTIMALISASI HASIL PENILAIAN KOMPETENSI PEGAWAI NEGERI SIPIL PADA PEMERINTAH KOTA MAGELANG. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Preview

Text SUTRISNA_22610047.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

INTISARI Salah satu cara untuk mewujudkan ASN professional adalah dengan penerapan manajemen kepegawaian berbasis Merit Sistem. Merit Sistem merupakan manajemen kepegawaian yang berasaskan pada kompetensi, kualifikasi, kinerja dan non deskriminatif. Penilaian kompetensi terhadap sumberdaya manusia aparatur merupakan bagian penting dalam Merit Sistem. Proses penilaian kompetensi harus mempedomani peraturan Kepala BKN Nomor 26 Tahun 2019. Hasilnya harus memenuhi standar baku mutu yang telah ditentukan dalam Peraturan Menteri PAN-RB Nomor 38 Tahun 2017. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang telah melaksanakan penilaian kompetensi terhadap PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang. Hasilnya menunjukkan ada kesenjangan cukup besar antara kompetensi yang dimiliki oleh PNS dengan syarat kompetensi jabatan yang diduduki. Sehingga menarik untuk diteliti apakah proses penyelenggaraan penilaian kompetensi PNS yang dilaksanakan sudah sesuai ketentuan atau manajemen kepegawaian yang dilakukan di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang tidak berbasis pada hasil penilaian kompetensi PNS. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini dilaksanakan pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Magelang. Teknik pengumpulan data secara triangulasi (kombinasi) dengan metode studi wawancara, studi observasi dan studi dokumentasi. Pemilihan informan dilakukan secara purposive berdasarkan kriteria pengalaman, kemudahan akses dan keberlanjutan, yang relevan dengan tema dan tujuan penelitian. Analisis data dilakukan menggunakan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses penilaian kompetensi Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Magelang baik yang dilakukan secara mandiri oleh Tim Gugus Tugas Penilaian Kompetensi menggunakan metode assessment center tingkat sederhana maupun secara kerjasama dengan lembaga lain sudah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan BKN Nomor 26 Tahun 2019, meliputi perencanaan, persiapan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi penilaian kompetensi pegawai negeri sipil. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia telah memanfaatkan hasil penilaian kompetensi PNS dalam pengisian jabatan manajerial, hanya saja belum optimal. Hal ini dikarenakan ada faktor lain yang menjadi pertimbangan bagi Pejabat Pembina Kepegawaian atau Walikota dalam menetapkan kebijakan kepegawaian, yaitu faktor politik. Dalam penyusunan manajemen talenta dan penyusunan rencana pengembangan karir, pemanfaatan hasil penilaian kompetensi sudah sangat bagus, hanya saja tindak lanjut dalam pengisian jabatan masih perlu dioptimalkan lagi. Untuk pengembangan kompetensi, rekomendasi pengembangan kompetensi dari hasil penilaian kompetensi belum banyak dimanfaatkan untuk menyusun perencanaan dan pelaksanaan pengembangan kompetensi PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang, saat ini masih berbasis pada adanya penawaran dari instansi penyelenggara. Kata Kunci : Optimalisasi, Kompetensi, Pegawai Negeri Sipil, Standar Kompetensi Jabatan, Promosi. xi

Actions (login required)

View Item