LAIA, HERDIN (2025) COLLABORATIVE GOVERNANCE DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH ( UMKM ) (Studi di Kalurahan Umbulharjo Kapanewon Cangkringan Sleman). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text HERDIN LAIA_21520036.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

INTISARI Tata kelola kolaboratif collaborative governance menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat dalam mencapai tujuan bersama. Dalam konteks pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, kolaborasi ini sangat penting untuk memanfaatkan potensi ekonomi lokal, terutama di sektor kerajinan, pertanian, dan pariwisata. Meskipun ada potensi tinggi yang belum sepenuhnya dimanfaatkan, tantangan seperti akses pasar yang terbatas dan pengelolaan yang kurang optimal masih menjadi hambatan. Oleh karena itu, keterlibatan semua pihak melalui pendekatan kolaboratif diharapkan mampu meningkatkan daya saing, inovasi, dan kesejahteraan masyarakat setempat. Inti permasalahan dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo adalah keterbatasan akses pasar dan pengelolaan sumber daya yang belum optimal, yang menghambat potensi ekonomi lokal untuk berkembang secara maksimal. Selain itu, kurangnya sinergi dan kolaborasi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat juga menjadi faktor penghambat dalam mencapai hasil yang diinginkan. Metode penelitian yang digunakan menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan pendekatan kolaboratif untuk mengkaji peran collaborative governance dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo. Melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi, data dianalisis digunakan untuk memahami Collaborative Governance dalam mendorong UMKM. Hasil dari penelitian ini mengenai collaborative governance dalam pengembangan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kalurahan Umbulharjo, Kapanewon Cangkringan, Kabupaten Sleman. Pertama, institusi publik memiliki peran strategis dalam menciptakan ekosistem kondusif bagi UMKM dengan kolaborasi yang melibatkan pemerintah, komunitas, dan sektor swasta. Kedua, partisipasi aktor non-pemerintah, terutama FORKOM UMKM, penting dalam memberikan pelatihan dan dukungan akses pasar bagi UMKM, memperkuat ekosistem dan kesejahteraan masyarakat. Ketiga, partisipasi langsung dari semua pemangku kepentingan menjadi kunci keberhasilan dalam menerapkan collaborative governance untuk UMKM, menciptakan sinergi untuk pertumbuhan dan keberlanjutan. Keempat, organisasi formal seperti FORKOM UMKM memainkan peran vital dalam koordinasi dan pengembangan UMKM. Kelima, pengambilan keputusan berdasarkan konsensus melibatkan dialog dan didasarkan pada kebutuhan semua pihak, memastikan keberlanjutan inisiatif pengembangan UMKM. Keenam, kebijakan publik, PERKAL, dan SK terkait UMKM memberikan dasar hukum yang jelas, serta dukungan Badan Perwakilan Kalurahan (BPKal) memperkuat kerjasama untuk memajukan UMKM. Dengan demikian, kolaborasi multi-stakeholder dan dukungan kebijakan berperan kunci dalam pengembangan UMKM di Kalurahan Umbulharjo, membawa manfaat bagi pertumbuhan ekonomi lokal dan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Kata kunci : Collaborative Governance, Pengembangan UMKM, Pemerintah Kalurahan.

Actions (login required)

View Item