Mustofa, Saputri Lathifatul (2025) TEKNOKRATISASI PENGGUNAAN DANA DESA DI DESA KEPUTRAN KECAMATAN KEMALANG KABUPATEN KLATEN. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text LAILY SAPUTRI LATHIFATUL MUSTOFA_22610054 LOLOS.pdf Download (2MB) | Preview

Abstract

INTISARI Lahirnya Undang-Undang tentang Desa seharusnya memberikan kewenangan lebih besar kepada Desa untuk mengelola urusan pemerintahan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat. Hal tersebut didukung dengan adanya Dana Desa. Pengalokasian Dana Desa dilakukan dengan menggunakan alokasi dibagi secara merata dan alokasi yang dibagi berdasarkan jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan tingkat kesulitan geografis. Dana Desa memberikan kewenangan kepada Desa untuk mengelola sumber daya yang dimiliki dengan tetap memperhatikan prioritas kebutuhan, kondisi geografis, serta kearifan lokal. Namun, dalam penggunaannya Dana Desa diatur dalam kebijakan teknokrat yang matematis. Penerapan kebijakan teknorat yang tidak mempertimbangkan kearifan lokal dan kapasitas Desa sering kali menghambat efektivitas kebijakan tersebut. Desa seharusnya memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan kebijakan dengan kebutuhan spesifik masyarakatnya. Namun dalam kenyataannya, Desa sering terjebak dalam prosedur yang terlalu teknis dan birokratis yang mengurangi implementasi kewenangan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penetlitian kualitatif deskriptif. Teknik pengumpulan yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil temuan yang didapat dari penelitian ini dilakukan analisis dengan reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Jumlah informan dalam penelitian ini berjumlah 7 orang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan teknokratisasi dalam penggunaan Dana Desa di Desa Keputran membuat keterbatasan kewenangan Desa dalam hal mengakomodir usulan masyarakat dan hasil musdes. Desa hanya bisa melaksanakan kewenangannya dalam keterbatasan pemilihan program, tempat program dan pemilihan penerima manfaat sesuai kewenangannya. Pemerintah supradesa seharusnya menggunakan semangat kekuasaan untuk memberdayakan Desa melalui visi transformatif dan pendekatan fasilitatif sehingga Desa mampu mengakomodasi aspirasi masyarakat Desa sesuai kebutuhan Desa tanpa harus terikat dengan belenggu teknokrasi. Kata kunci: Teknokratisasi, Kewenangan Desa, Dana Desa

Actions (login required)

View Item