SARI, WIDIA (2025) Kapasitas Pemerintah Desa dalam Melindungi Petani (Penelitian di Desa Tegalrejo, Kecamatan Ngadirejo, Kabupaten Temanggung, Provinsi Jawa Tengah). Sarjana thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa STPMD "APMD".

Preview

Text WIDIA SARI_21520021_lolos.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Sektor pertanian adalah tulang punggung perekonomian sebagian besar masyarakat di Desa Tegalrejo. Namun, alih - alih mendapatkan penghidupan yang lebih baik, petani kerap merugi dan harus dihadapkan dengan segudang permasalahan kompleks seperti kondisi alam, fluktuasi harga yang disebabkan oleh sistem tata niaga dan mekanisme pasar yang tidak berpihak kepada petani, keterbatasan modal, minimnya sarana prasarana serta kebijakan pemerintah pusat. Melalui Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pemerintah Desa telah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus masyarakat setempat. Sehingga, hal tersebut menjadi urgensi Pemerintah Desa untuk dapat melindungi petani di Desa Tegalrejo. Dalam menilai kapasitas Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani, penelitian ini menggunakan Governability sebagai pendekatan yang akan digunakan dengan berfokus pada kapasitas regulatif dan distributif. Pendekatan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kapasitas pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani. Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif eksplanatif. Data dikumpulkan melalui observasi, wawancara dengan informan kunci yang menjadi subyek penelitiafn Pemerintah Desa, BPD, BUMDes dan Kelompok Tani yang ada di Desa Tegalrejo serta analisis dokumentasi yang relevan. Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukan bahwa kapasitas regulasi Pemerintah Desa Tegalrejo dalam melindungi petani dapat dikatakan belum maksimal. Arah kebijakan Pemerintah Desa melalui peraturan desa belum sepenuhnya menyasar pada akar permasalahan yang dialami oleh petani dan hanya berfokus pada pengembangan dan pemenuhan sarana prasarana pertanian. Selanjutnya kapasitas distribusi, dalam realisasinya hanya sumber daya lahan, modal, dan ketersedian prasarana yang Pemerintah Desa terlibat secara langsung. Ketidakhadiran pemerintah tersebut tentu akan memicu kemiskinan struktural petani, menurunkan ketahanan pangan desa, dan menciptakan siklus ketergantungan yang sulit diputus. Selain itu, masih menjamurnya juragan dan tengkulak turut menjadi bukti nyata, yang mana pada prosesnya petani menjadi pihak yang tereksploitasi dan berkontribusi pada semakin sulitnya ruang penghidupan bagi petani. Kata Kunci: Kapasitas, Pemerintah Desa, Petani

Actions (login required)

View Item