Maria Gasela, Nahak (2018) Kebijakan Dinas Perhubungan dalam Mengatasi Parkir Liar di Kota Yogyakarta(Studi Deskriptif Kualitatif pada Peraturan daerah Kota Yogyakarta No. 18 Tahun 2009). [Experiment]

Preview

Text 612-IP-IV-2018-14520114-MARIA GASELA NAHAK B.pdf Download (4MB) | Preview

Abstract

Kota Yogyakarta adalah salah satu kota yang menjadi daerah tujuan wisata bagi sebagian orang baik dari dalam kota maupun luar kota bahkan dari wisatawan mancanegara yang sangat tertarik dengan kota budaya ini. Hal ini berdampak pada adanya peningkatan kebutuhan akan tempat untuk memarkirkan kendaraan yang digunakan oleh pengunjung yang berkunjung ke Jogja. Namun dengan banyaknya pendatang yang berkunjung ke kota Yogyakarta tidak diimbangi dengan persediaan lahan parkir untuk memenuhi kebutuhan pengunjung oleh pemerintah kota. Hal inilah yang mengakibatkan maraknya parkir liar di Yogyakarta. Adapun tempat parkir yang dibuat oleh pemilik jasa parkir tanpa seizin dinas perhubungan selaku pelaksana kebijakan. Seperti di tempat-tempat yang ramai pengunjungnya misalnya,sekitaran Mall,restoran,warung makan bahkan di ATM. Padahal di Kota Yogyakarta sudah ada peraturan daerah Nomor 18 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran yang mengatur tentang perparkiran. Namun, parkir liar masih marak di sudut-sudut kota Jogja. Sehingga dari aturan tersebut penulis ingin meneliti tentang bagaimana kebijakan dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif dan unit analisisnya yaitu teknik purposif untuk mengetahui pokok permasalahan ini objek penelitiannya adalah kebijakan dinas perhubungan serta subyek penelitiannya terdiri dari 12 informan yang meliputi 3 orang dari pihak dinas perhubungan,4 orang dari masyarakat pengguna jasa parkir dan 5 orang tukang parkir liar yang dianggap dapat memberikan informasi tentang adanya faktor-faktor yang mempengaruhi kebijakan, adanya pengendalian terhadap petugas parkir liar dan adanya pengawasan yang dilakukan oleh dinas perhubungan untuk mengatasi parkir liar di kota Yogyakarta. Adapun untuk menemukan data yang pas penulis menggunakan teknik pengumpulan data melalui observasi,wawancara dan dokumentasi kepada para informan. Selanjutnya untuk menganalisis data yang sudah di dapati penulis menggunakanteknik analisis pengumpulan data, penilaian data dan penafsiran data terkait masalah parkir liar di kota Yogyakarta. Hasil dari penelitian ini adalah untuk faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan kebijakan Melalui media masa informasi terkait adanya peraturan daerah nomor 18 tahun 2009 tentang penyelenggaraan perparkiran sudah digalakan. Namun kendalanya yaitu masyarakat tidak memahami apa isi aturan yang telah dikeluarkan pemerintah untuk mengatur perparkiran di Kota Yogyakarta. Demikian pun berkaitan dengan prosedur yang digunakan oleh dinas perhubungan dalam mengatasi parkir liar di Kota Yogyakarta. Prosedur ini sudah ada yaitu mengacuh pada perda Kota Yogyakarta Nomor 18 tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perparkiran. Di dalam perda tersebut sudah ada ketentuan yang berlaku bagi mereka yang menjadi bagian dari peraturan tersebut. Selain itu SOP (standard Operational Procedures) meliputi pembinaan dan pengawasan, sanksi pidana maupun administratif yang dilakukan oleh dinas perhubungan.Walaupun sudah ada bentuk pembinaan maupun pengawasan atau sanksi yang diberikan masih belum memberikan efek jera terhadap pelaku parkir liar. Hal ini dipengaruhi oleh adanya pemanfaatan lahan pribadi yang strategis untuk dijadikan tempat parkir tanpa mengganggu aktivitas lalu lintas yang ada. Untuk melakukan kegiatan penertiban ini biasanya melalui dinas perhubungan (LLAJ) maupun bekerja sama dengan instansi lain seperti Dinas Ketertiban dan Kepolisian. Walaupun sudah ada kebijakan dari dinas perhubungan untuk mengatasi parkir liar namun masih ada parkir liar yang masih ditemukan dibeberapa tempat ada sehingga kebijakan yang di ambil belum maksimal diterapkan.

Actions (login required)

View Item