JUNAIDI, SOAMOLE (2018) PERAN PEMERINTAH DESA DALAM PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DI DESA POTORONO KECAMATAN BANGUNTAPAN KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Experiment]

Preview

Text 647_IP_IV_2018_JUNAIDI SOAMOLE_13520198.pdf Download (906kB) | Preview

Abstract

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan infrastruktur adalah yang pertama dari segi Dana, Dana Desa yang tidak terlalu besar Namun Masyarakat ingin semua wilyahnya dibangun, yang kedua faktor SDM, (sumber Daya Manusia). Pamong Desa Potorono Kebanyakan masih minim pengalaman, Desa Potorono membutuhkan pamong yang professional dan mampu bekerja secara maksimal, dan yang ketiga Kurangnya peranan pemerintah terutama pemerintah Desa Potorono Banguntapan Bantul dalam memberdayakan mayarakat di bidang pembangunan infrastruktur desa yaitu tidak berjalannya pemberdayaan masyarakat di desa tersebut, tidak dilibatkannya masyarakat dalam pembangunan desa, Berdasarkan Latar Belakang Masalah tersebut maka Penulis tertarik untuk meneliti Peran Pemerintah di Desa Potorono, Kecamatan Banguntapan Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Jenis penelitian kualitatif, Informan dalam penelitian ini terdiri dari, Kepala Desa, Perangka tDesa, Ketua BPD dan Masyarakat, Teknik Penentuan Informan Menggunakan Teknik Purposive, Teknik Pengumpulan data dalam penelitian iniadalah Observasi, wawancara, Dokumentasi,TeknikAnalisis Data Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari data yang didapat, baik primer maupun sekunder, maka dapat dilihat Peran Pemerintah Desa Potorono dalam pembangunan Infrastruktur, dengan Ruang Lingkup sebagai berikut, yang Pertama Perencanaan Pembangunan infrastruktur di Desa Potorono Ada Dalam RPJMDES dan Masyarakat dilibatkan dalam Perencanaan, kedua Pengorganisasian Pemerintah Desa Potorono Membentuk tim Untuk Pelaksanaan Pembangunan Infrastrktur, ketiga Pembangunan Infrastruktur suda ada yang terlaksana dan ada yang belum terlaksana, keempat Pengawasan Pembangunan Infrastruktur di Desa Potorono ada tim dari kabupaten yang mengawasi, kelima faktor penghambat adalah turunya Dana Desa yang terlambat.

Actions (login required)

View Item