Cindy Fransiska, Yuliani Harus (2018) Peran BPD (Badan Permusyawaratan Desa) Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Peranan BPD Dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta). [Experiment]

Preview

Text 655_IP_IV_2018_CINDY FRANSISKA YULIANI HARUS_14520163.pdf Download (3MB) | Preview

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan wujud dari demokrasi di tingkat pemerintahan desa. Badan permusyawaratan desa berfungsi menetapkan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat desa. Dalam hal peran Badan Permusyawaratan Desa yang menciptakan peraturan desa bersama kepala desa, tentu bertujuan dapat membangun peradaban desa yang baik secara sosial, ekonomi dan budaya. Keikutsertaan masyarakat untuk turut bertanggung jawab di dalam pemerintahan desa, diwujudkan dengan adanya BPD yang menjalankan fungsi legislatif. Namun salah satu masalah yang terjadi adalah penulis melihat BPD kurang berperan aktif dalam menjalankan fungsinya sehingga tidak mampu menyalurkan aspirasi masyarakat yang sebenarnya bisa dituangkan dalam peraturan desa. Melihat hal terebut maka peneliti tertarik dan mengambil judul penelitian “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa”. Lalu Rumusan Masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam Penyusunan Peraturan Desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Yogyakarta”. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menggambarkan bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo dalam penyusunan peraturan desa. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 10 orang informan, yakni 8 orang anggota BPD, Kepala Desa Pagerharjo dan 1 orang warga desa. Teknik penetuan informan menggunakan teknik purposive. Informan ini tentunya mampu memberikan data obyektif terkait keterlibatan dan Peran BPD dalam penyusunan peraturan desa. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa peranan Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan desa di Desa Pagerharjo, Kecamatan Samigaluh, Kabupaten Kulon Progo belum cukup optimal sebagai perwakilan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD belum memahami fungsi peraturan desa, lemahnya koordinasi yang tepat di dalam tubuh BPD dan Sumber Daya Manusia masih lemah. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya terutama penyusunan peraturan desa.

Actions (login required)

View Item