FRENGKY H MANEK NEKIN, FRENGKY (2018) REKRUTMEN PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN BELU NUSA TENGGARA TIMUR. [Experiment]

Text FRENGKY H. MANEK NEKIN-12520143 2.pdf Download (1MB)

Abstract

Secara umum manajemen Aparatur Sipil Negeri salah satunya meliputi Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yang secara jelas diatur dalam Undang-Undang No. 5 tahun 2014 pada Pasal 52. Namun secara khusus daerah di bawah Pimpinan Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah juga tetap dapat menciptakan inovasi -inovasi sendiri terkait pengadaan PPPK sebagaimana telah ditegaskan dalam UU ASN No.5/2014 pasal 54. Jika di lihat pelaksanaan pengelolaan kepegawaian yang terjadi saat ini dalam beberapa hal menunjukkan kelemahan dan persoalan-persoalan yang harus segera dibenahi dan disempurnakan. Menurut data yang di kutip dari http://belukab.go.id/) salah satu media lokal, bahwa banyaknya PPPK yang tidak di ketahui oleh pejabat tinggi daerah dalam hal ini Wakil Bupati Kabupaten Belu yang dalam wawancaranya menyatakan bahwa “Dirinya ingin mengetahui langsung dari para pimpinan SKPD perihal terjadinya penambahan tenaga kontrak di instansinya masing-masing. Ia juga menambahkan bahwa “Saya ingin supaya pimpinan dinas, Instansi, badan, kantor harus dipertanyakan mengapa setiap tahun ada penambahan tenaga kontrak? beban tugas apa yang tidak dikerjakan oleh ANS sehingga mereka menambah pegawai kontrak untuk menyelesaikan beban tugas kedinasan itu. Atau jangan-jangan selama ini sistem pengadaannya bersifat tertutup atau dengan kata lain masih ada sistem kekeluargaan dalam proses pengadaan. Dari uraian latar belakang masalah tersebut sehingga yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : Bagaimana proses rekrutmen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) oleh PemerintahDaerah Kabupaten Belu?. ada pun jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptifkualitatif. maka yang menjadi obyek penelitian ini ialah Dinas Kesehatan Kabupten Belu. dansubyek dalam hal ini sebagai informan atau nara sumber sebanyak 13 (tiga belas) orang,yakni Wakil Bupati Belu, 2 (dua) orang pejabat pada Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Belu, 2 (dua) orang pejabat pada Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, 2 (dua) orang pejabatpada dinas inspektorat 2 (dua) orang pada sekertriat daerah pada bagian organisasi dan 4(dua) orang Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada Dinas KesehatanKabupaten Belu. Penulis menggunakan tiga macam teknik pengumpulan data yaitu:Interview (wawancara), observasi (pengamatan) dan dokumentasi, serta Metode analisi yang digunakan adalah metode deskriptif. Berdasarkan hasil penelitian : Pertama, Perencanaan pengadaan PPPK tidak dilakukan penetapan formasi sebagai estimasi kebutuhan PPPK yang dilaksanakan berdasarkan analisisjabatan (sesuai kebutuhan) yang bersumber pada perhitungan analisis beban kerja, hanyalah dinas Kesehatan yang melaksanakan perencanaan hal ini sesuai dengan hasil wawancara sertadokumen Laporan Analisis Kebutuhan Tenaga Kontrak Dinas Kesehatan Kabupaten Belu Tahun 2017. Kedua Pengumuman lowongan PPPK tidak dilaksanakan dengan transparan dan terbuka, hanya di dinas kesehatan yang melaksanakan pengumuman namun melalui papan informasi di dinas kesehatan. Ketiga, Pelamaran PPPK terutama pada syarat dan metodedalam merekrut para pelamar pun tidak ditentukan secara khusus, namum hanya di dinasKesehatanlah yang melaksanakan tetapi para pelamar hanya menyesuaikan formasi dengan kualifikasi pendidikan yang akan dilamarnya serta nilai IPKnya sudah memenuhi syarat. Keempat, Seleksi PPPK tidak dilakukan oleh beberapa instansi terkait namum hanya di dinaskesehatan tetapi hanya tes berupa administrasi. Kelima, Pengumuman hasil seleksi PPPKtidak dilaksanakan dengan transparan dan sejujur-jujurnya hanya di dinas kesehatan yang melaksanakan pengumuman namun melalui papan informasi di dinas kesehatan. Dan yang Keenam, Pengangkatan PPPK dalam kenyataannya tidak ada dari dinas-dinas terkait yang melaksanakan Pengangkatan PPPK, hanya pada dinas kesehatan sajalah yang melakukan penganngkata PPPK hal ini dapat dibuktikan dengan dokumen pengangkatan yang ditemukan penulis saat pelaksanaan proses penelitian

Actions (login required)

View Item