RUSWANTORO, RUSWANTORO (2018) EVALUASI DAMPAK KEBIJAKAN PEMERINTAH TENTANG RELOKASI PASCA ERUPSI MERAPI 2010 (Studi Deskriptif Evaluatif di Desa Kepuharjo dan Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman). Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Text repo Tesis Ruwantoro.pdf Download (983kB)

Abstract

Seiring dengan berjalannya waktu 8 tahun setelah erupsi (2010-2018) pemerintah melakukan relokasi para korban erupsi Merapi 2010 yang awal pertimbangan dasar hanya didasarkan pada aspek aman dari ancaman bencana semata belum sepenuhnya mempertimbangkan aspek sosial yang lain kenyataanya kebijakan relokasi belum sepenuhnya mampu menjawab dan menyelesaikan masalah yang di hadapi para korban erupsi. Evaluasi Kebijakan Relokasi penting untuk dilaksanakan di HunianTetap Dongkelsari Desa Wukirsari dan Hunian Tetap Pagerjurang Desa Kepuharjo dengan tujuan untuk mengetahui dan mendekripsikan keberhasilan, kekurangan, faktorpendukung dan penghambat atas kebijakan Relokasi di kedua desa tersebut. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan penelitian deskriptif evaluative dengan metode kualitatif. Obyek penelitiannya tentang Relokasi Korban Bencana Erupsi Merapi 2010 dengan mengambil lokasi di Hunian Tetap Pagerjurang Desa Kepuharjo dan Hunian Tetap Dongkelsari Desa Wukirsari Kecamatan Cangkringan Kabupaten Sleman. Metode dalam penentuan informan menggunakan teknik Purposive dengan informan sebanyak 26 orang Teknik pengumpulan datanya dengan menggunakan Observasi, Wawancara mendalam dan Dokumentasi. Teknik analisis data peneliti menggunakan teknik mengolah data dengan Editing, Coding danTabulasi. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang diperoleh dari lapangan mayoritas kalangan secara umum berpendapat bahwa kebijakan relokasi di kedua desa cukup berhasil dan sangat baik. Persiapan relokasi berjalan lancar, lokasi relokasi tersedia serta pelaksanaan pembangunan Huntap dan sarana prasarana pendukungnya cukup baik dan pembangunannya dapat selesai tepat waktu, tetapi bukan berarti semuanya tanpa ada masalah. Kekurangan atas adanya Kebijakan relokasi dilihat dari aspek Persiapan Tempat atau Lokasi Relokasi, Pembangunan HunianTetap dan Sarana Prasarana Pendukung serta Penyediaan Lahan untuk beraktifias baik Lahan Pertanian, Peternakan, maupun Perikanan disetiaplokasidiantara, Lokasi relokasi yang disediakan dan diberikan relative sempit, HunianTetap berhimpitan, Pembangunan Fasilitas Umum, Fasilitas Sosial dan Fasilitas Ekonomi belum merata serta tidak tercukupinya lahan untuk beraktifitas untuk Pertanian, Peternakan dan Perikanan di setiap Hunian Tetap Faktor pendukung kegiatan relokasi: adanya SOP (Standar Operasional Prosedur) sampai lapisan masyarakat yang terendah, lokasi relokasi yang sempit dan tidak rata (terasering) rendah nyatingkat pendidikan dan pengalaman masyarakat dibidang pembangunan, kurangnya relawan pendamping, masihadanya ego pribadi yang kuat serta kurang percayanya terhadap program ini, serta masih adanya aturan dankebijakan yang saling berbenturan. Dengan melihat faktor-faktor pendukung dan penghambat di atas peneliti menyarankan agar semua pihak baik masyarakat maupun pemerintah mampu menjaga, memelihara dan mengembang kanapa yang sudah dicapai dan dikatakan berhasil selama ini, menghilangkan apa yang menjadikan hambatan-hambatan yang ada dan menambah serta memperkuat faktor-faktor pendukung yang ada selama ini, baik yang di miliki warga masyarakat, pemerintah maupun lembaga-lembaga yang lain yang terlibat.

Actions (login required)

View Item