SAMSUL HADI, SAMSUL (2018) IMPLEMENTASI PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 12 TAHUN 2015 TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK DI KOTA YOGYAKARTA. Masters thesis, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Text Repo Samsul Hadi.pdf Download (1MB)

Abstract

Salah satu permasalahan yang dihadapi pemerintah Indonesia saat ini adalah tingginya angka perokok.Kondisi tersebut tentu membahayakan mengingat rokok dapat merusak kesehatan dan menurunkan kualitas hidup seseorang. Pemerintah memang telah melakukan kampanye tentang bahaya rokok guna mengurangi angka perokok.Akan tetapi, kampanye tersebut belum berhasil menekan kebutuhan masyarakat terhadap rokok. Hal ini mendorong pemerintah untuk menetapkan kebijakan kawasan tanpa rokok. Terkait dengan kebijakan tersebut maka Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta No. 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok (KTR) Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikanimplementasi Peraturan Walikota YogyakartamNomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok serta kendala dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Objek penelitian ini adalah implementasi kebijakan Pemerintah Kota Yogyakarta tentang kawasan tanpa rokok di Kota Yogyakarta. Informan dalam penelitian ini adalah: pejabat pemerintah daerah, tokoh masyarakat dan anggota DPRD. Teknik pengumpulan data meliputi observasi, dokumentasi dan wawancara. Analisis data dalam penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriftif kualitatif Hasil penelitian adalah sebagai berikut: (1) Implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok cukup baik. Sumber daya pelaksana kebijakan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok khususunya jumlah pelaksana masih kurang memadai, tetapi telah memiliki kemampuan yang memadai serta memiliki wewenang yang memungkinkan pelaksana untuk melaksanakan tanggung-jawabnya. Sikap pelaksana implementasi peraturan tersebut juga sudah cukup baik. Hal ini tercermin dari kejujuran pelaksana untuk melaksanakan kebijakan tersebut sesuai ketentuan Pemkot Yogyakarta, penerimaan pelaksana terhadap kebijakan tersebut serta komitmen pelaksana untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut serta adanya dukungan pimpinan dari tingkat kota, kecamatan hingga kelurahan untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut. Kualitas sarana prasarana dalam implementasi peraturan tersebut juga cukup memadai, tetapi dari segi jumlah masih kurang memadai. Sarana dan prasarana tersebut diantaranya berupa sarana sosialisasi seperti poster, stiker dan iklan layanan masyarakat serta sejumlah fasilitas berupa tempat bagi perokok yang dilengkapi kursi dan asbak. Pelaksanaan sosialisasi kebijakan peraturan tersebut juga telah berjalan cukup lancar. Peserta sosialisasi adalah masyarakat kota Yogyakarta, tetapi karena keterbatasan jumlah pelaksana serta media sosialisasi maka Pemkot Yogyakarta berupaya menggunakan beragam media sosialisasi seperti poster, stiker, dan iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di stasiun televisi lokal. Sosialisasi juga dilakukan di berbagai instansi di lingkungan Pemkot Yogyakarta serta menjangkau tingkat kecamatan dan kelurahan dengan mengundang RT, RW dan tokoh masyarakat setempat (2) Kendala dalam implementasi Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Kawasan Tanpa Rokok meliputi jumlah pelaksana masih kurang memadai, sosialisasi kebijakan belum menjangkau masyarakat luas, keterbatasan dana, jumlah sarana prasarana kurang memadai, minimnya fasilitas khusus tempat bagi perokok, serta kurangnya kesadaran masyarakat untuk memahami dan mematuhui kebijakan KTR. Saran: Pemerintah Kota Yogyakarta sebaiknya melakukan pembinaan serta pengawasan secara berkala terhadap pengelola KTR.

Actions (login required)

View Item