SAMUEL MOKIRI, SAMUEL (2019) PARTISIPASI LEMBAGA KEMASYARAKATAN DESA DALAM PERENCANAAN PEMBANGUNAN DI DESA BIMOMARTANI KECAMATAN NGEMPLAK KABUPATEN SLEMAN DAERAH ISTIMERWA YOGYAKARTA. [Experiment]

Text SKRIPSI.pdf Download (2MB)

Abstract

Partisipasi dalam konteks perencanaan pembangunan Desa masih menjadi masalah bagaimana sempitnya ruang yang diakses oleh lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam proses pembuatan kebijakan publik yang ada. Tema utama dalam penelitian ini adalah partisipasi lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa. Dengan membuat pertanyaan bagaimana partisipasi lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa? Adapun tujuan dari pada penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan proses partisipasi dan mengetahui persepsi lembaga-lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif, dengan jumlah informan sebanyak 12 orang dimana penentuan informan secara purposive sampling, pengumpunlan data dilakukan dengan cara interview quide, observasi dan dokumen selanjutnya dilakukan verifikasi dan pengambilan kesimpulan terhadap fokus kajian. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa, ruang keterlibatan pengurus lembaga kemasyarakatan Desa dalam perencanaan pembangunan Desa melalui pemebentukan tim penyusun RPJM Desa, pengkajian keadaan Desa, penyusunan rencana pembangunan Desa melalui musyawarah Desa dan penyusunan rencana pembangunan Desa melalui Musyawarah perencanaan pembangunan Desa, dimana hal ini belum berjalan secara baik setidaknya dapat dipengaruhi oleh tiga faktor. Pertama, kebijakan yang tidak memungkinkan ruang keterlibatan pengurus LKD berjalan secara baik dalam proses pembuatan kebijakan publik. Kedua, berkaitan dengan kemauan Pemerintah untuk mau melibatkan pengurus LKD secara subtansi yang melampaui informasi dan jadwal kegiatan atau keterlibatan yang melampaui mekanisme prosedural dalam penyusunan rencana pembangunan begitu sebaliknya kemauan pengurus LKD untuk terlibat dalam penyusunan RPJM Desa secara aktif dan sadar belum berjalan secara baik guna merepresentasikan dan mengakomodasi tuntutan serta kebutuhan masyarakat dalam proses penyusunan rencana pembangunan Desa secara baik. Ketiga, berkaitan dominasi dalam proses penyusuan rencana pembanguan Desa. Pemerintah masih menjadi aktor utama yang dominan dalam penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan Desa maupun perumusan dan penetapan skala prioritas program pembangunan Desa hal-hal inilah yang dapat mempengaruhi keterlibatan LKD dalam perencanaan pembangunan Desa sebagaimana mestinya.

Actions (login required)

View Item