ISAYAS LETSON, ISA (2019) PENDAMPINGAN PEMERINTAHAN DAEARAH DALAM PENGUATAN TATA KELOLA KEUANGAN KAMPUNG (Penelitian di Kampung Mawan dan Persatuan,Distrik Mandobo,Kabupaten Boven Digoel Provinsi Papua). [Experiment]

Text SKRIPSI ISAYAS.pdf Download (3MB)

Abstract

Sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945 bahwa tujuan pembangunan nasional adalah untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang adil, makmur dan sejahtera dengan demikian, Pemerintah Kabupaten Boven Digoel saat ini berupaya terus membenahi berbagai problem dalam penggunaan dana desa yang selama ini digunakan, terutama diarahkan pada tata kelola keuangan Kampung yang sering berjalan tersedat-sendat. Permasalahan yang terdapat pada penelitian ini adalah: kurangnya pemahaman aparatur kampung terhadap pengelolaan keuangan sesuai dengan peraturan yang berlaku, kurangnya partisipasi masyarakat dalam penyusunan Rancangan Kerja Program Kampung (RKPK) agar tepat waktu dan tepat sasaran, kurangnya pemahaman terhadap aplikasi sistem keuangan desa (siskeudes), dan belum optimalnya pendampingan dalam tata kelola keuangan kampung. Rumusan masalah ‘’Bagaimana Pendampingan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Tata Kelola Keuangan Kampung?’’. Penelitian ini menggunakan analisis Deskriktif Kualitatif, yakni dengan mendeskripkan dan menganalisa bagaimana Pendampingan Pemerintah Daerah Dalam Penguatan Tatakelola Keuangan Kampung, selanjutnya, jenis penelitian penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research) yang meliputi Observasi, wawancara dan dokumentasi langsung kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Tim Pendamping. Untuk menganalisis data penyusunan menggunakan analisis deskriptif kualitatif, dengan penentuan purposive unit informan 12 orang yang terdiri dari 3 informn Dinas PMK, 3 informan dari Distrik dan 6 dari Aparat Kampung. Dari hasil penelitian ini maka, dapat diketahui bahwa dalam pendampingan Pemerintah Daerah terhadap penguatan tatakelola keuangan kampung, mulai dari prencanaan dimana belum berjalan secara maksimal, karena system perencanaan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBK) sering mengalami keterlambatan sehingga mempengaruhi sistem perencanaan, selanjutnya pelaksanaan tatakelola keuangan kampung belum berjalan secara maksimal. Sedangkan dalam pelaksanaan penyusunan program pembangunan (RKPK) di Kampung Mawan dan Kampung Persatuan masih kurang, dilain pihak Sumber Daya Manusia aparatur kampung Persatuan dan Mawan dinilai juga belum memadai, serta dalam pendampingan pemerintah desa dari sisi pengawasan dan yang terakhir laporan pertanggujawaban yang di tahun 2018 sudah berjalan cukup maksimal. Dengan hasil, di tahun anggaran 2018 tidak memiliki SILPA dari dana DK, ADK dan Prospek dan di Kampung Mawan dan Kampung Persatuan telah memiliki RKPK tahun 2019 dengan melihat plafon anggaran indikatif tahun 2018. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pendampingan pemerintah daerah dalam pengutan tatakelola kampung sudah terlaksana, namun ada beberapa hal yang harus dibenahi dan perlu ditingkatkan lagi, sehingga pelaksanaan pendampingan pemerintah daerah dalam pengutan tatakelola keungan kampung kedepannya dapat berjalan dengan lebih baik lagi.

Actions (login required)

View Item