Gatot Raditya, Drs.,M.Si (2011) UPAYA PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA DALAM PENANGANAN PELAKU EKONOMI KERAKYATAN (Studi Penelitian di Pemeiintahan Kota yogyakarta). [Experiment]

Text 4. Upaya Pemerintah Kota Yogyakarta.pdf Download (28MB)

Abstract

Kebijakan desentralisasi dan otonomi luas sebagaimana digariskan dalam UU No. 32 Tahun 1999, telah memberikan peluang kepada pemerintah daerah untuk melaksanakan berbagai urusan pemerintahan dan pembangunan, sesuai dengan prakarsa, potensi dan kemampuan sendiri. Namun pelaksanaan otonomi itu juga berkonsekuensi pada besarnya tanggungjawab daerah dalam rangka mewujudkan hakekat dan tujuan otonomi daerah, yakni pemberdayaan masyarakat l"n p"ningkatan pelayanan publik. Artinya segenap kebijakan dan implementasi penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus diupayakan dalam kerangka kemandirian pemerintah daerah dan masyarakat daerah itu sendiri. Setiap kebijakan dalam pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik harus mengingat prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi masyarakat, pemerataan dan keadilan, sejak dari proses perencanaan sampai dengan evaluasi. eiinsip-prinsip tersebut sangat erat kaitannya dengan tuntutan perubahan paradigma pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik yang semula top down menjadi bottom up. Masyarakat bukan lagi menjadi obyek penerima, melainkan sebagai subyek yang berhak ikut menentukan masa depannya melalui proses pemerintahan dan pembangunan

Actions (login required)

View Item