Gloria, Tamtalahitu (2016) PELAKSANAAN FUNGSI LEGISLASI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DALAM PEMBUATAN PERATURAN DESA (Penelitian Deskriptif Kualitatif Di DesaBanjarejo, Kec. Tanjungsari, Kab.GunungKidul, DIY). [Experiment]

Preview

Text 416-IP-IV-2016-GLORIA TAMTALAHITU-12520112.pdf Download (8MB) | Preview

Abstract

ABSTRAK Pelaksanaan Fungsi Legislasi Badan Permusyawaratan DesaDalam Pembuatan peraturan Desa(Penelitian Deskriptif Kualitatif Di Desa Banjarejo, Kecamatan Tanjungsari, Kabupaten Gunung Kidul, DIY) Penelitian ini dilatarbelakangi oleh keigintahuan penulis akan pengamalan Pelaksanaan Fungsi legislasi Badan Permusyawaratan Desa terutama setelahxiii lahirnya Undang-undang No.6 Tahun 2014 tentang Desa yang secara lebih rinci membahas Badan permusyawaratan Desa, jika sebelumnya dalam Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang hanya memberi sedikit ruang bagi BPD sebagai badan perwakilan rakyat di tingkat desa. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui bagaimana BPD Banjerejo menjalankan fungsi legislasi yang selama ini menjalankan tugas dan fungsinya berdasarkan Undang-undang No.32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang mana dalam hal pelaksanaan fungsi legislasi BPD menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa. Kepengurusan BPD Banjarejo yang terbentuk pada masa jabatan 2013 sampai dengan 2019 selama ini melaksanakan fungsi legislasi berdasarkan UU yang lama, hal ini menarik minat penulis untuk melakukan penelitian lebih dalam mengenaiPelaksanaan Fungsi Legislasi BPD Dalam Membuat Peraturan Desa?.Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.Penelitian ini dilakukan dalam 2 (dua) tahap. Subjek penelitian ini adalah BPD Banjarejo, Kepala Desa, dan tokoh masyarakat sebanyak 20 orang terdiri dari 18 laki-laki dan 2 perempuan, yang dilaksanakan pada tanggal 1 Februari 2016 sampai dengan 8 Maret 2016. Teknik pengumpulan data antara lain dengan wawancara dan dokumentasi.Adapun hasil penelitian terhadap pelaksanaan fungsi legislasi badan permusyawaratan desa dalam pembuatan desa menunjukan bahwa dalam menjalankan fungsi legislasi , BPD Banjarejo telah menjalankan fungsi legilasi yang berdasarkan UU No.6 Tahun 2014 namun tetap dengan formasi kepengurusan 11, Namun BPD dalam melaksanakan fungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat belum berjalan dengan baik.

Actions (login required)

View Item