Nova, Octaviani (2019) PERAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA ( BPD ) DALAM PENYUSUNAN PERATURAN DESA. [Experiment]

Text NOVA OCTAVIANI.pdf Download (1MB)

Abstract

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga desa yang mempunyai kedudukan sejajar dengan kepala desa dan menjadi mitra kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa terealisasi berdasarkan pengamatan BPD sering diikutsertakan dan didengarkan apa yang menjadi aspirasi dan masukannya. Namun pada umumnya masih terdapat beberapa masalah terkait dengan dilakukan oleh BPD terhadap penyusunan perdes, seperti BPD belum begitu memahami dan mengerti tentang mekanisme penyusunan perdes. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis di Desa Sambirejo dalam kaitannya dengan masih banyak aspirasi dari masyarakat yang belum ditampung oleh BPD pada musyawarah desa,BPD belum cukup memahami tugas dan fungsi,serta peraturan desa yang dibuat lebih didominasi oleh peraturan desa yang diprakarsai oleh Kepala Desa. berdasarkan permasalahan tersebut, penulis tertarik untuk memfokus penelitian ini dengan berjudul “Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa” adapun rumusan masalahnaya adalah Bagaimana peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan Peraturan Desa di Desa Sambirejo,Kecamatan Prambanan, Kabupaten Sleman, Provinsi Yogyakarta”. Tujuannya adalah untuk mengambarkan Peran BPD dalam penyusunan peraturan desa. Manfaat penelitian adalah agar peneliti dapat mengetahui dinamika peran BPD dalam penyusunan perdes, serta dengan hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi bagi peran BPD desa Sambirejo dalam penyusunan perdes. Dalam melakukan penelitian, peneliti menggunakan Metode deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara observasi,wawancara dan dokumentasi. Dalam penelitian ini penulis mempunyai 11 orang informan, yakni Kepala Desa Sambirejo,5 Perangkat Desa , 3 BPD, dan 2 Masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan, maka dapat disimpulkan bahwa Peran Badan Permusyawaratan Desa dalam penyusunan peraturan desa di Desa Sambirejo, Kecamatan Prambanan, Kaupaten Sleman belum cukup optimal sebagai keterwakilan masyarakat desa. Hal tersebut dikarenakan BPD belum memahami fungsi peraturan desa, lemahya koordinasi yang tepat di dalam tubuh BPD dan Sumber Daya Manusia masih lemah. Dengan mempertimbangkan masalah tersebut, penulis memberikan saran yang diharapkan mampu mengoptimalkan peran BPD dalam melaksanakan fungsinya terutama penyusunan peraturan desa.

Actions (login required)

View Item