MARSELINUS, TANGGU HOLO (2019) PROSES PEMBENTUKAN BADAN USAHA MILIK DESA DI DESA PANGGUNGHARJO, KECAMATAN SEWON, KABUPATEN BANTUL DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. [Experiment]

Text MARSELINUS TANGGU HOLO.pdf Download (3MB)

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) menjadi sebuah bahasan yang cukup menarik akhirakhir ini. Kebijakan Pemerintah yang tengah fokus pada pembangunan desa menjadi salah satu sebabnya. Sebagai upaya untuk membangun desa, Pemerintah gencar mendorong desa-desa untuk mendirikan BUM Desa sebagai salah satu badan perekonomian desa. Hasilnya, BUM Desa saat ini semakin menjamur di Indonesia. BUM Desa erat kaitannya dengan desentralisasi dan proses pembangunan bottom-up. Oleh karenanya, aspek-aspek yang memengaruhi keberhasilan BUM Desa tidak hanya berkutat pada aspek ekonomi, hukum, dan politik semata. Ada satu aspek yang tak kalah penting dari ketiga aspek tersebut, yakni modal sosial. Modal sosial secara umum dapat dijabarkan ke dalam 3 unsur utama, yakni unsur jaringan, unsur norma, dan unsur kepercayaan. Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Lengkap Desa (UU RI No.6 Tahun 2014) desa atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berlaku umum untuk seluruh indonesia, sedangkan desa adat atau yang disebut dengan nama lain mempunyai karakteristik yang berbeda dari desa pada umumnya, terutama karena kuatnya pengaruh adat terhadap sistem pemerintahan lokal, pengelolaan sumber daya lokal, dan kehidupan sosial budaya masyarakat desa. Pemerintah desa sebagaimana dimaksud dalam UU RI No.6 Tahun 2014 pasal 23 adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain dan yang dibantu oleh perangkat desa atau yang disebut dengan nama lain. Penyelenggara pemerintah desa dilakukan oleh pemerintah desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Pemerintah desa adalah oraginsasi pemerintah desa yang terdiri atas: (a) Unsur pimpinan, yaitu kepala desa, (b) unsur pembantu kepala desa, yang terdiri atas : (1) sekretaris desa, yaitu unsur staf atau pelayanan yang diketuai oleh sekretaris desa, (2) unsur pelaksana teknis, yaitu unsur pembantu kepala desa yang melaksanakan urusan teknis di lapangan seperti urusan pengairan, keagamaan dan lain-lain, (3) unsur kewilayahan, yaitu pembantu kepala desa di wilayah kerjanya seperti kepala dusun. Adapun rumusan masalah yang menjadi inti pertanyaan penting yaitu bagaimana proses pembentukan Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan tahapan penelitian melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi, dengan menggunakan unit analisis purposive (pengambilan sampling dan membatasi jumlah informan) dan informan yang memberikan informasi terhadap penelititi berjumlah 10 orang. Dari hasil penelitian di Desa panggungharjo, bahwasannya kinerja Pemerintah Desa panggungharjo dalam hal ini adalah Badan Usaha Milik Desa sudah berjalan dengan baik. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya kegiatan sosialiasi dan pelatihan yang disambut antusias oleh warga Desa panggungharjo. Kemudian dalam hal perencanaan proses pembentukan BUM Desa juga telah berjalan dengan baik karena pemerintah desa panggungharjo, kecamatan sewon, kabupaten bantul, daerah istimewa yogyakartammengajak tokoh-tokoh masyarakat dan instansi yang memili nm ki kredibilitas terkait dengan proses pembentukan BUM Desa. Dalam hal ini masyarakat merespon dengan sangat baik gagasan pemerintah desa panggungharjo dalam melakukan sebuah tindakan baru yang kemudian mampu memberikan manfaat bagi kehidupan warga itu sendiri. Proses pemebentukan bumdes panggungharjo itu sendiri sudah melalui koridor hukum yang berlaku dan sudah sesuai kesepakatan bersama BPD, tokoh masyarakat, dan masyarakat itu sendiri. Hal ini menunjukan kerja sama yang sangat baik oleh pemerintah desa dengan masyarakatnya dalam mencapai tujuan bersama yaitu mendirikan bumdes dengan mengikuti proses pendirian bumdes itu sendiri.

Actions (login required)

View Item