Paulus Kristianto, Syukur (2019) Dimensi Kewargaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa (Studi Deskriptif Kualitatif Terhadap Dimensi Kewargaan Dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa,Di Desa Bleberan,Kecamatan Playen,Kabupaten Gunung Kidul, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta). [Experiment]

Text SKRIPSI PAULUS KRISTIANTO SYUKUR.docx Download (3MB)

Abstract

INTISARI Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan praktik kewargaan masyarakat desa dalam diskursus pemberdayaan. Persoalan yang melatarbelakangi penelitian ini adalah absennya analisis terkait dimensi kewargaan dalam usaha menanggapi adanya fenomena- fenomena elitism serta praktik yang mengeksklusi warga masyarakat kelas bawah dalam program-program pembangunan desa, khususnya bidang pemberdayaan masyarakat desa. Praktik kewargaan ini akan dijelaskan melalui pemetaan masing-masing dimensi yang terkandung di dalamnya, yaitu: keanggotaan, status legal, hak dan partisipasi. Keempat dimensi kewargaan ini haruslah dijelaskan sebagai implikasi langsung dari diskursus pemberdayaan yang turut mengkonstruksinya. Pemberdayaan dalam penelitian ini diposisikan sebagai sebuah kebijakan, ide atau praktik yang memiliki kapastitas dalam mendesain atau mengkonstruksi praktik kewargaan di tingkat desa. Karena itu, pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah “Bagaimana dimensi kewargaan (citizenship) dipraktikkan dalam kebijakan, praktik dan konsepsi tentang pemberdayaan masyarakat desa?” Penelitian ini dilakukan di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan metode penelitian dekriptif kualitatif. Data-data dikumpulkan melalui teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data-data yang terkumpul kemudian dianalisis secara bertahap melalui reduksi data, display data, sampai pada penarikan kesimpualan. Hasil penelitian ini menjelaskan bahawa praktik kewargaan di desa Bleberan cenderung bias elite serta mengandung praktik-praktik yang mengeksklusi kelompok warga masyarakat miskin. Dari keempat dimensi kewargaan yang digunakan sebagai pemetaan konsep dalam usaha menjelaskan praktik kewargaan yang ada, ditemukan bahwa semuanya tampak terpenuhi secara normatif, namun tidak secara empiris. Elitism dan eksklusifism tetap membayangi praktik kewargaan di desa Bleberan dalam tiap dimensinya. Praktik kewargaan seperti ini kemudian secara tidak langsung turut melanggengkan ketimpangan kekuasaan ekonomi dan politik di desa Blebran. Hal ini dipicu terutama dikarenakan langgengnya dominasi konsep dan kebijakan tentang pemberdayaan yang sekedar diterjemahkan sebatas pada asistensi teknis. Ada sejumlah kebijakan dan program pemberdayaan yang memang berusaha keluar dari nalar „asistensi teknis‟ ini, namun karena tidak adanya keberpihakan dari pemerintah desa maka sejumlah kebijakan dan program tersebut tetap memunculkan fenomena elitism serta praktik yang mengeksklusi kelompok warga masyarakat lain. Di sisi lain, langgengnya diskursus dominan ini berimplikasi pada terabainya usaha untuk melahirkan masyarakat politik di desa Bleberan. Seluruh kebijakan, ide dan praktik pemberdayaan yang ada semuanya bermuara pada pemberdayaan pada aspek ekonomi, sehingga mengabaikan aspek lain seperti aspek politik. Kata kunci:Dimensi Kewargaan, Pemberdayaan, Elite, Eksklusi, Kekuasaan, Ketimpangan

Actions (login required)

View Item